MEDAN — Proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) koridor Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) yang digadang-gadang menjadi solusi transportasi massal di kawasan aglomerasi Medan Raya, ternyata menyisakan persoalan lingkungan yang tak kalah serius. Pembangunan infrastruktur tersebut memaksa penebangan 2.788 pohon yang berada di sepanjang jalur proyek, sehingga menimbulkan kewajiban kompensasi ekologis dalam skala jauh lebih besar dari jumlah pohon yang ditebang.
Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan telah menetapkan skema penggantian dengan rasio yang cukup tinggi. Total 61.170 batang pohon disiapkan untuk ditanam kembali di 341 titik lokasi yang tersebar merata di 21 kecamatan se-Kota Medan. Skema ini dirancang agar hilangnya tutupan hijau akibat proyek transportasi tersebut dapat tergantikan, bahkan berlipat ganda, dalam jangka panjang.
Namun demikian, progres di lapangan masih jauh dari kata tuntas. Berdasarkan data terbaru per Senin (10/8/2026), realisasi penanaman pohon pengganti baru mencapai 19.257 batang, atau setara 31,5 persen dari total target yang dicanangkan. Dengan capaian tersebut, masih ada sekitar 41.913 pohon lagi yang harus ditanam agar seluruh kewajiban penghijauan sebagai kompensasi proyek BRT dapat terpenuhi secara menyeluruh.
Angka realisasi yang masih di bawah sepertiga ini menjadi sorotan, mengingat proyek BRT sendiri terus berjalan dan pohon-pohon di jalur terdampak sudah lebih dulu ditebang. Kesenjangan antara jumlah pohon yang hilang dan jumlah pohon pengganti yang sudah tertanam menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dikejar oleh pemerintah kota bersama pihak-pihak terkait.
Data dan progres penanaman pohon pengganti tersebut diungkapkan secara terbuka oleh Kepala DLH Kota Medan, Melvi Marlabayana Girsang, dalam acara Sosialisasi Pembangunan BRT yang digelar di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Selasa (11/8/2026). Forum ini menjadi ajang bagi pemerintah kota untuk memaparkan perkembangan proyek sekaligus menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dampak pembangunan BRT terhadap lingkungan perkotaan.
Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Laksamana Putra Siregar. Turut hadir mendampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek, mulai dari sektor lingkungan hidup, tata ruang, hingga perhubungan.
Persoalan penggantian pohon dalam proyek infrastruktur besar seperti BRT Mebidang ini menjadi cerminan tantangan klasik pembangunan perkotaan: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan transportasi publik yang modern dan efisien dengan upaya menjaga kualitas lingkungan serta ruang terbuka hijau kota. Kota Medan, yang selama ini dikenal memiliki tutupan pohon peneduh di sejumlah ruas jalan utama, harus kehilangan sebagian dari itu demi mempercepat konektivitas antarwilayah Mebidang.
Pemerintah Kota Medan melalui DLH menegaskan komitmennya untuk terus mengejar target penanaman hingga tuntas di 341 titik yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap progres penanaman ini penting dilakukan secara berkala, mengingat besarnya selisih antara jumlah pohon yang sudah ditanam dengan target keseluruhan yang harus dicapai.
Ke depan, publik tentu akan terus memantau apakah janji penghijauan pengganti ini benar-benar terealisasi sepenuhnya, mengingat manfaat pohon bagi kualitas udara, peneduh jalan, dan estetika kota tidak bisa digantikan dalam waktu singkat — sementara proyek BRT sendiri terus dikebut penyelesaiannya untuk melayani mobilitas warga Medan, Binjai, dan Deli Serdang.