LAPAS CIBINONG – Buntut dari temuan mengejutkan terkait dugaan fasilitas diskriminatif di lingkungan pemasyarakatan, Komisi XIII DPR RI secara tegas memerintahkan pembongkaran total klaster hunian mewah yang berada di Lapas Kelas IIA Cibinong. Perintah tersebut disampaikan menyusul rangkaian temuan yang menunjukkan adanya perlakuan istimewa terhadap sejumlah warga binaan tertentu. Keputusan tegas tersebut diambil sebagai respons cepat atas polemik yang telah lama menjadi sorotan publik. Langkah pembongkaran tersebut mulai dilaksanakan pada Rabu (30/9/2026) dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait. Proses pembongkaran tersebut turut disaksikan langsung oleh sejumlah perwakilan Komisi XIII DPR RI di lokasi.
Pelaksanaan pembongkaran klaster hunian mewah tersebut berlangsung dengan melibatkan petugas gabungan dari pihak lembaga pemasyarakatan serta unsur pengawasan lainnya. Berbagai fasilitas yang sebelumnya terpasang di dalam sel warga binaan tersebut satu per satu mulai dibongkar dan diangkut keluar dari lingkungan lapas. Proses pembongkaran tersebut dilakukan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi fasilitas mewah yang tersisa di dalam klaster hunian tersebut. Petugas yang terlibat dalam proses tersebut bekerja secara sistematis untuk mendata seluruh barang yang dibongkar dari lokasi. Kegiatan tersebut berlangsung dalam pengawasan ketat guna menghindari terjadinya kejanggalan selama proses pembongkaran.
Sejumlah fasilitas mewah yang ditemukan di dalam klaster hunian tersebut di antaranya televisi berukuran besar yang biasa digunakan layaknya fasilitas hiburan pribadi. Selain itu, ditemukan pula kasur empuk yang jauh berbeda dari fasilitas tidur standar yang seharusnya digunakan oleh warga binaan pada umumnya. Barang lain yang turut ditemukan ialah kulkas yang digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman secara pribadi di dalam sel. Tidak hanya itu, unit pendingin ruangan atau AC juga ditemukan terpasang di sejumlah sel yang menjadi bagian dari klaster hunian mewah tersebut. Temuan berbagai fasilitas tersebut semakin memperkuat dugaan adanya perlakuan khusus terhadap sejumlah warga binaan tertentu.
Seluruh fasilitas mewah yang berhasil dibongkar dari klaster hunian tersebut kemudian diangkut menggunakan truk menuju Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Proses pengangkutan tersebut dilakukan secara bertahap guna memastikan seluruh barang tercatat dan terdata dengan baik sebelum dipindahkan. Pengangkutan barang-barang tersebut turut dikawal oleh petugas keamanan guna menghindari kemungkinan terjadinya kehilangan maupun kerusakan barang selama proses pemindahan. Barang-barang yang telah dipindahkan ke Rupbasan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran yang terjadi. Proses pemindahan barang tersebut berlangsung hingga menjelang sore hari dengan pengawalan ketat dari petugas terkait.
Langkah tegas pembongkaran tersebut diambil sebagai upaya konkret untuk menghentikan dugaan praktik jual beli fasilitas yang selama ini disinyalir terjadi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Praktik tersebut dinilai telah mencederai prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi keistimewaan tertentu yang diberikan kepada warga binaan tertentu dengan alasan apa pun. Penegasan tersebut disampaikan guna memastikan seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen nyata dalam menegakkan prinsip keadilan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Pembongkaran klaster hunian mewah tersebut turut menjadi bentuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Komisi XIII DPR RI menegaskan pentingnya evaluasi tersebut guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Evaluasi tersebut turut mencakup pemeriksaan terhadap oknum petugas yang diduga terlibat dalam pemberian fasilitas istimewa tersebut. Pihak berwenang menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut.
Selain melakukan pembongkaran fasilitas, Komisi XIII DPR RI turut menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh. Penguatan pengawasan tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya praktik serupa di lapas-lapas lain yang tersebar di berbagai daerah. Komisi XIII DPR RI turut mendorong agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh fasilitas yang ada di lingkungan lapas. Audit tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan serupa yang mungkin masih terjadi di lapas lain. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh.
Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan oleh Komisi XIII DPR RI terkait persoalan tersebut. Pihak Ditjen Pemasyarakatan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pembongkaran serta evaluasi yang tengah dilakukan di lingkungan lapas. Selain itu, pihak Ditjen Pemasyarakatan juga menyatakan akan memperketat sistem pengawasan guna mencegah terulangnya praktik penyimpangan serupa. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan prinsip keadilan di lingkungan pemasyarakatan. Sinergi antara Komisi XIII DPR RI dan Ditjen Pemasyarakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan sistem yang ada.
Publik menyambut baik langkah tegas yang diambil oleh Komisi XIII DPR RI dalam menindaklanjuti polemik fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong tersebut. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap prinsip keadilan yang selama ini dipertanyakan publik. Publik berharap langkah serupa dapat terus dilakukan secara konsisten guna mencegah munculnya kembali praktik-praktik penyimpangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, publik turut berharap proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat berjalan secara transparan dan tuntas. Kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan diharapkan dapat kembali pulih melalui langkah tegas yang telah diambil tersebut.
Hingga berita ini disusun, proses pembongkaran klaster hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong masih terus berlangsung dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak terkait. Komisi XIII DPR RI menegaskan akan terus memantau perkembangan proses tersebut hingga tuntas dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, proses evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan lapas juga dipastikan akan terus berjalan dalam waktu dekat. Publik dan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat turut mengawal proses tersebut agar berjalan secara transparan dan akuntabel. Perkembangan lebih lanjut terkait persoalan ini akan terus dipantau oleh berbagai kalangan hingga proses penyelesaiannya benar-benar tuntas.