
MPR RI – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sebagai Ketua Tim Verifikasi calon wakil presiden. Penetapan tersebut diputuskan dalam Rapat Gabungan MPR yang dihadiri para pimpinan dan ketua fraksi pada Senin (16/11/2026). Tim ini dibentuk untuk memastikan setiap calon yang diajukan memenuhi ketentuan yang berlaku. Calon wakil presiden itu nantinya akan dipilih melalui Sidang Paripurna MPR pada 9 Desember 2026. Keputusan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Habiburokhman menyampaikan bahwa Rapat Gabungan MPR pada sore hari itu memutuskan dirinya memimpin tim verifikasi. Selain sebagai Ketua Komisi III DPR RI, ia juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra di MPR. Tugas utama tim verifikasi adalah meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon wakil presiden. Penunjukan itu disampaikannya kepada awak media di Jakarta usai rapat berlangsung. Rapat gabungan tersebut menjadi forum bagi pimpinan MPR dan fraksi untuk menyepakati langkah-langkah teknis menjelang sidang paripurna.
Proses pemilihan ini berlangsung untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Jabatan tersebut sebelumnya diemban Gibran Rakabuming Raka, dan pemilihan penggantinya dijadwalkan di MPR. Karena itu, MPR menyiapkan seluruh mekanisme agar proses pengisian berjalan sesuai ketentuan konstitusional. Pembentukan tim verifikasi merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keabsahan proses tersebut. Publik pun menaruh perhatian besar terhadap setiap tahapan yang dijalankan oleh lembaga permusyawaratan itu.
Tim verifikasi akan bekerja selama dua pekan, yakni pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Dalam rentang waktu tersebut, tim bertugas memeriksa kelengkapan sekaligus kebenaran dokumen persyaratan para calon wakil presiden. Pemeriksaan dilakukan secara cermat agar tidak ada persyaratan yang terlewat atau diragukan keabsahannya. Hasil kerja tim akan menjadi bahan pertimbangan sebelum sidang paripurna digelar. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, seluruh proses diharapkan rampung tepat waktu sebelum hari pemilihan.
Menurut pimpinan MPR, terdapat banyak persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon wakil presiden. Ketua MPR menyebutkan jumlahnya mencapai 22 persyaratan yang nantinya dijelaskan oleh panitia verifikasi. Persyaratan tersebut mencakup kelengkapan dokumen administratif serta keabsahan berkas yang diserahkan para calon. Pemeriksaan terhadap seluruh syarat itu dianggap penting demi menjamin kualitas dan legitimasi pejabat yang kelak terpilih. Tim verifikasi diminta bekerja teliti, objektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dalam struktur kerjanya, tim verifikasi berada di bawah koordinasi pimpinan MPR. Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat, bertindak sebagai koordinator, sedangkan Habiburokhman menjabat ketua. Susunan tersebut mencerminkan keterlibatan berbagai fraksi dalam proses verifikasi. Pembagian peran itu diharapkan membuat kerja tim berjalan seimbang dan saling menguatkan. Keterlibatan lintas fraksi juga diharapkan menjaga kepercayaan publik terhadap proses yang sedang berlangsung.
Jadwal sidang paripurna sendiri mengalami perubahan dari rencana semula. MPR menggeser pelaksanaan sidang dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Pergeseran jadwal selama sepekan itu dinilai memberi waktu yang lebih memadai bagi tim verifikasi dalam menjalankan tugasnya. Waktu tambahan tersebut diperlukan agar pemeriksaan dokumen dapat dilakukan secara menyeluruh. Perubahan jadwal ini telah disepakati dalam rapat gabungan yang melibatkan pimpinan MPR dan para ketua fraksi.
Habiburokhman menegaskan bahwa tim akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh calon memenuhi ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kejelasan dan kebenaran dokumen menjadi dasar utama sebelum calon dibawa ke sidang paripurna. Tim juga akan bekerja sesuai tahapan yang telah dirumuskan oleh pimpinan MPR. Langkah ini diharapkan menghasilkan proses seleksi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah kalangan menilai tahap verifikasi merupakan titik krusial dalam keseluruhan proses pengisian jabatan wakil presiden. Masyarakat berharap pemeriksaan dilakukan secara independen, cermat, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Keterbukaan informasi mengenai hasil verifikasi dinilai dapat memperkuat kepercayaan terhadap lembaga negara. Di sisi lain, tim dituntut bekerja profesional di tengah sorotan luas dari berbagai pihak. Seluruh perkembangan proses ini akan terus diikuti oleh media dan masyarakat.
Setelah masa verifikasi berakhir pada 8 Desember 2026, MPR akan menggelar Sidang Paripurna pada keesokan harinya. Sidang tersebut menjadi puncak dari rangkaian proses pengisian jabatan wakil presiden yang telah dipersiapkan. Publik kini menanti hasil kerja tim verifikasi serta keputusan akhir yang akan diambil dalam sidang paripurna. Seluruh pihak berharap proses berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut akan terus dipantau oleh masyarakat hingga hari pemilihan tiba.
