KOTA MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dengan langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan di seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Pemko Medan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk segera menyelesaikan berbagai pekerjaan yang hingga kini belum tuntas. Selain itu, perbaikan terhadap sejumlah masalah yang masih ditemukan di lingkungan kerja masing-masing juga menjadi perhatian utama. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Medan.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, usai memimpin Rapat Tindak Lanjut Rakor Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan pada Jumat, 18 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin meminta seluruh dinas agar segera menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap arahan tersebut demi terciptanya integritas pemerintahan yang lebih baik. Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada tegas guna memastikan seluruh jajaran memahami urgensi dari instruksi yang diberikan.
Zakiyuddin secara khusus meminta agar seluruh dinas segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang hingga saat ini belum rampung dikerjakan. Ia mengingatkan bahwa setiap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas, maka permasalahan tersebut harus segera diperbaiki. Zakiyuddin menambahkan bahwa kesalahan yang sama tidak boleh terulang kembali di kemudian hari. Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk peringatan sekaligus dorongan bagi seluruh OPD untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Medan tersebut juga menyinggung pentingnya hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal yang telah dilaksanakan sebelumnya bersama KPK RI. Menurutnya, arahan yang disampaikan dalam rakor tersebut harus menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia berharap seluruh jajaran dapat memahami secara utuh substansi dari arahan tersebut, bukan hanya sebatas menjalankan secara formalitas. Pemahaman yang menyeluruh dinilai penting agar penerapan prinsip integritas dapat berjalan secara berkelanjutan. Zakiyuddin menegaskan bahwa peningkatan integritas bukan sekadar program sesaat, melainkan bagian dari budaya kerja yang harus terus dijaga.
Rapat Tindak Lanjut tersebut turut diikuti oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, yang juga menjabat sebagai Inspektur Kota Medan. Kehadiran Erfin dalam rapat tersebut memiliki peran penting mengingat posisinya yang juga bertanggung jawab dalam pengawasan internal pemerintahan. Selain Pj. Sekda, rapat tersebut turut dihadiri oleh para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan. Kehadiran para asisten tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi berjalan secara menyeluruh hingga ke tingkat pelaksana teknis. Kehadiran unsur pimpinan tersebut menunjukkan keseriusan Pemko Medan dalam menindaklanjuti arahan peningkatan integritas.
Selain para asisten, rapat tersebut juga diikuti oleh seluruh kepala dinas di lingkungan Pemko Medan. Kehadiran para kepala dinas dinilai penting mengingat merekalah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah. Selain kepala dinas, rapat tersebut turut dihadiri oleh para kepala bagian yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi pemerintahan. Kehadiran unsur pimpinan hingga tingkat kepala bagian tersebut diharapkan mampu mempercepat proses tindak lanjut arahan yang telah disampaikan. Koordinasi yang solid antarunsur pimpinan dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan arahan tersebut.
Tidak hanya kepala dinas dan kepala bagian, rapat tersebut juga turut mengikutsertakan seluruh camat yang ada di wilayah Kota Medan. Keterlibatan para camat tersebut dinilai penting mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan melibatkan seluruh camat, diharapkan arahan peningkatan integritas dapat tersampaikan secara merata hingga ke tingkat wilayah paling bawah. Pelibatan tersebut juga menjadi bentuk keseriusan Pemko Medan dalam memastikan tidak ada kesenjangan pemahaman antarunsur pemerintahan. Sinergi antara pemerintah kota dan kecamatan dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi arahan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin turut meminta seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara OPD dan Sekda menjadi kunci utama dalam memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tanpa adanya koordinasi yang solid, berbagai program dan kegiatan berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Zakiyuddin berharap seluruh jajaran dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif guna menghindari terjadinya tumpang tindih maupun keterlambatan pekerjaan. Penguatan koordinasi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Zakiyuddin juga menekankan bahwa setiap tindak lanjut yang dilakukan oleh OPD harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun administratif di kemudian hari. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menjalankan setiap kebijakan maupun program kerja. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dinilai sebagai salah satu indikator penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh OPD agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bekerja.
Melalui Rapat Tindak Lanjut tersebut, Pemko Medan menunjukkan komitmennya dalam merespons secara serius arahan yang disampaikan oleh KPK RI terkait peningkatan integritas pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meminimalisasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerja pemerintahan di Kota Medan. Pemko Medan berharap sinergi antara seluruh unsur pemerintahan dapat terus terjalin demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Perkembangan lebih lanjut terkait pelaksanaan arahan tersebut akan terus dipantau guna memastikan komitmen tersebut berjalan secara konsisten.