Bareskrim Gandeng Kejagung Gelar Ekspose Kasus Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit, Libatkan Pengawas Internal dan Ahli

DITTIPIDUM – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan ekspose kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lain. Ekspose tersebut akan digelar bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026). Rencana ini menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam perkara yang belakangan menyita perhatian publik. Kasus tersebut menarik perhatian luas karena melibatkan perwira tinggi yang sebelumnya memimpin institusi Polri. Hingga kini, masyarakat terus mengikuti setiap tahapan penanganan perkara itu.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa langkah tersebut ditempuh setelah penyidik menggelar perkara secara internal. Gelar perkara itu dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), sehari sebelum jadwal ekspose bersama Kejagung. Menurut Susatyo, gelar perkara internal tersebut bertujuan mendalami fakta dan bukti baru yang ditemukan penyidik. Hasil pendalaman itulah yang kemudian akan dibawa ke forum ekspose di Kejagung. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk keterbukaan kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara.

Dalam gelar perkara internal tersebut, penyidik tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan sejumlah unsur pengawas. Unsur yang dihadirkan meliputi Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian. Para ahli juga dihadirkan untuk memberikan pandangan sesuai bidang keilmuannya. Kehadiran berbagai unsur itu dimaksudkan agar perkara dikaji dari banyak sudut pandang.

Susatyo menegaskan bahwa pelibatan berbagai unsur tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan akuntabel. Menurutnya, penyidikan harus tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip akuntabilitas dinilai penting, terlebih perkara ini menyangkut figur yang pernah menduduki jabatan tertinggi di Korps Bhayangkara. Penyidik juga disebut berupaya agar setiap langkah hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, hasil penyidikan diharapkan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari.

Kasus dugaan makar ini diketahui berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal. Bareskrim juga menyatakan telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan makar sebagai pengembangan dari perkara penyadapan tersebut. Dugaan makar itu menjadi dimensi baru yang memperberat sorotan terhadap perkara ini. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Penanganan perkara dugaan makar itu telah memasuki tahap yang lebih serius. Bareskrim meningkatkan penanganan kasus dugaan makar tersebut ke tahap penyidikan. Polisi juga telah memeriksa 59 saksi, termasuk mantan Kapolri dan tiga jenderal polisi lain yang telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyadapan. Jumlah saksi yang cukup banyak itu menunjukkan luasnya cakupan penyidikan. Penyidik menyatakan akan terus mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara.

Ekspose bersama Kejagung merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana. Forum ini mempertemukan penyidik dan jaksa untuk menguji kecukupan alat bukti serta kelengkapan berkas. Koordinasi sejak dini diharapkan dapat mencegah bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut. Selain itu, forum tersebut menjadi sarana untuk menyamakan pandangan hukum atas perkara yang kompleks. Hasil ekspose akan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah hukum berikutnya.

Dalam setiap perkara pidana, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Status tersangka belum berarti seseorang terbukti bersalah, sebab kesalahan hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, publik diimbau menyikapi perkembangan kasus ini secara proporsional. Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak hukum yang dijamin undang-undang.

Perkembangan kasus ini memantik beragam tanggapan dari kalangan pengamat hukum dan masyarakat. Sebagian pihak menyambut baik langkah Bareskrim yang melibatkan pengawas internal, pengawas eksternal, dan para ahli. Mereka menilai pelibatan itu dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum. Sebagian lainnya berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan dan bebas dari kepentingan apa pun. Harapan tersebut menegaskan bahwa publik menanti penegakan hukum yang objektif dan adil.

Publik kini menantikan hasil ekspose yang dijadwalkan berlangsung di Kejagung pada Jumat (20/11/2026). Hasil pertemuan itu akan menentukan arah penanganan perkara dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri tersebut. Bareskrim Polri menyatakan akan terus menjalankan penyidikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kepada masyarakat melalui jalur resmi. Kasus ini diperkirakan masih akan menjadi pusat perhatian dalam beberapa waktu mendatang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *