Beritapelita.com – Sumatera Utara menjadi sorotan nasional setelah tercatat sebagai provinsi dengan angka putus Sekolah Dasar (SD) tertinggi kedua di Indonesia. Data ini diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) melalui laman data.dikdasmen.go.id. Fakta ini tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan pendidikan di provinsi tersebut, mengingat pendidikan dasar adalah fondasi penting bagi generasi penerus bangsa.
Dari data yang tersedia, Sumatera Utara mencatat angka putus sekolah dasar yang mengkhawatirkan, hanya berada satu tingkat di bawah provinsi dengan angka tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar berisiko mengalami kesulitan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang, terutama dalam bidang pekerjaan dan kesejahteraan sosial.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons cepat kabar tersebut pada Selasa, 6 Mei 2025. Dalam pernyataannya, ia menyatakan keprihatinan yang mendalam sekaligus menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mengatasi persoalan ini. “Kami sangat menyayangkan data tersebut. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa ada hal fundamental yang harus segera dibenahi dalam sistem pendidikan dasar di Sumatera Utara,” tegas Bobby.
Lebih lanjut, Gubernur Bobby menyebutkan bahwa permasalahan putus sekolah tidak bisa dilihat secara sederhana. Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, akses ke sekolah, hingga minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara holistik dan lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera membentuk tim khusus untuk menelusuri akar persoalan ini. Bobby menegaskan bahwa ia telah meminta Dinas Pendidikan Sumut untuk melakukan pendataan ulang dan turun langsung ke daerah-daerah dengan angka putus sekolah tertinggi. “Kami tidak ingin hanya berpatokan pada angka statistik. Kita harus turun ke lapangan dan melihat kenyataan yang sebenarnya,” katanya.
Salah satu langkah cepat yang akan diambil adalah meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil. Banyak daerah di Sumatera Utara yang masih menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang sulit dilalui, jarak tempuh yang jauh, hingga minimnya tenaga pengajar yang berkualitas.
Selain itu, program bantuan pendidikan seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu juga akan diperluas dan diperketat pendataannya. Pemerintah akan mengintegrasikan data dari Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Bobby berharap, melalui bantuan ini, keluarga yang sebelumnya terpaksa menyuruh anaknya berhenti sekolah karena faktor biaya, dapat mempertahankan anak-anaknya di bangku pendidikan.
Masalah sosial seperti pernikahan dini dan anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga juga menjadi perhatian serius. Pemerintah provinsi berencana menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya pendidikan anak dan dampak negatif dari pernikahan usia dini.
Gubernur Bobby juga menyoroti pentingnya pelibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Menurutnya, peran keluarga sangat vital dalam memastikan anak-anak tetap bersekolah. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk peduli terhadap isu ini. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” ujarnya.
Terkait dengan sistem pendidikan itu sendiri, Bobby berjanji akan mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, serta kondisi kesejahteraan guru, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat partisipasi sekolah rendah. Pemerintah juga akan mendorong peningkatan pelatihan bagi guru agar metode pembelajaran bisa lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa.
Pengamat pendidikan dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rini Mulyani, menyatakan bahwa langkah pemerintah provinsi ini sudah tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa perbaikan pendidikan adalah proses jangka panjang yang memerlukan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan. “Jangan sampai ini hanya menjadi respon sesaat karena sorotan publik. Harus ada kebijakan jangka panjang yang terencana,” tuturnya.
Sementara itu, masyarakat berharap bahwa permasalahan ini tidak hanya menjadi bahan diskusi di meja birokrasi, tetapi benar-benar diatasi dengan tindakan nyata di lapangan. Banyak warga di pedalaman Sumatera Utara mengaku telah lama menghadapi kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka, namun belum merasakan bantuan nyata dari pemerintah.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan akan mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sumut. Mereka juga tengah menyusun strategi nasional pengentasan anak putus sekolah, yang nantinya bisa diimplementasikan di provinsi-provinsi dengan kondisi serupa.
Diharapkan, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat, angka putus sekolah di Sumatera Utara bisa ditekan secara signifikan. Pendidikan yang merata dan terjangkau menjadi kunci utama dalam membangun generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing.
Kasus Sumatera Utara ini menjadi cerminan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun, dengan niat baik dan kerja sama yang kuat, perubahan positif sangat mungkin untuk diwujudkan.