Beritapelita.com – Masyarakat Kabupaten Asahan dibuat geram dengan proyek pemeliharaan rutin jalan yang menelan biaya hampir Rp5 miliar. Dana sebesar Rp4.955.630.090,00 yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) kini menjadi sorotan tajam lantaran kualitas hasil pekerjaan dinilai jauh dari harapan.
Proyek ini dikerjakan oleh perusahaan kontraktor PT. Parultop Lehu Building, namun hasilnya diduga tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sejumlah warga melaporkan bahwa kondisi jalan yang seharusnya diperbaiki tetap mengalami kerusakan dan terkesan dikerjakan asal-asalan.
Kemarahan masyarakat memuncak setelah beberapa titik jalan yang baru selesai dikerjakan mulai mengalami retak-retak, berlubang, dan permukaan aspal yang tidak rata. Padahal, anggaran yang dikeluarkan sangat besar, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kami sangat kecewa. Jalan ini baru diperbaiki, tapi kondisinya malah semakin rusak. Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, hasilnya jauh lebih baik dan tahan lama,” ujar seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
Sejumlah warga juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dalam proyek tersebut. Mereka meminta pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Asahan dan Dinas PUTR, memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian biaya dan alasan di balik buruknya hasil pekerjaan.
“Kami sebagai masyarakat berhak tahu ke mana uang pajak yang kami bayar digunakan. Jika hasilnya seperti ini, ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau pengawasan yang lemah,” tambah warga lainnya yang ikut memprotes kondisi jalan.
Pengerjaan proyek pemeliharaan jalan ini seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan berlalu lintas. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, masyarakat merasa dirugikan dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi.
Ketua salah satu organisasi masyarakat di Asahan meminta inspektorat daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. Mereka juga menuntut pertanggungjawaban dari pihak kontraktor dan pejabat terkait yang mengawasi proyek tersebut.
“Jika benar ada indikasi pekerjaan asal-asalan atau penyimpangan anggaran, kami mendesak adanya investigasi dan penegakan hukum. Jangan biarkan uang rakyat disalahgunakan,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas PUTR Kabupaten Asahan melalui salah satu pejabatnya membantah tudingan bahwa proyek tersebut dikerjakan asal-asalan. Mereka mengklaim bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai prosedur dan standar teknis yang berlaku.
“Proyek ini masih dalam masa pemeliharaan dan kami akan mengevaluasi hasilnya secara berkala. Jika ditemukan kekurangan atau kerusakan, kontraktor wajib memperbaiki sesuai perjanjian,” ujar pejabat tersebut dalam keterangannya.
Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya meredakan kemarahan warga. Mereka menilai bahwa pengawasan selama proses pengerjaan tidak dilakukan secara ketat, sehingga hasil akhirnya mengecewakan.
Para aktivis antikorupsi di Asahan juga mulai angkat bicara. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri untuk turun tangan menyelidiki proyek ini, terutama terkait dengan transparansi anggaran dan potensi penyimpangan.
“Proyek dengan anggaran besar seperti ini seharusnya mendapat perhatian khusus agar tidak menjadi ajang korupsi. Kami mendesak adanya pengusutan secara transparan,” ujar salah seorang aktivis antikorupsi setempat.
Sejumlah tokoh masyarakat berharap ada perbaikan menyeluruh terhadap kualitas jalan dan proses pengawasan proyek di masa depan. Mereka meminta pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam memilih kontraktor dan memastikan semua proyek berjalan sesuai spesifikasi.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam mengelola anggaran publik. Masyarakat Asahan berharap adanya tindakan tegas dan transparan, bukan sekadar janji perbaikan tanpa hasil nyata.
Dengan semakin besarnya tekanan dari masyarakat, diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah konkret. Jika dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun, dan praktik penyalahgunaan anggaran bisa semakin meluas.
Untuk saat ini, masyarakat Asahan masih menunggu hasil audit dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Mereka berharap adanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam menyikapi persoalan proyek pemeliharaan jalan yang menuai kontroversi ini.