Beritapelita.com – Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan belanja yang tidak perlu dan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Menanggapi hal ini, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran.
Bobby menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami sudah meminta OPD untuk memprioritaskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Anggaran yang tidak terlalu mendesak akan dievaluasi kembali,” ujar Bobby di Balai Kota Medan, Senin(3/2).
Menurutnya, penghematan anggaran harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu jalannya pembangunan. “Bukan berarti semua anggaran dipotong, tapi harus lebih selektif. Yang sifatnya seremonial atau perjalanan dinas yang tidak mendesak bisa kita kurangi, tapi pembangunan infrastruktur dan layanan publik tetap jalan,” tambahnya.
Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan Pemkot Medan adalah mengevaluasi kembali anggaran untuk perjalanan dinas, rapat-rapat di hotel, serta belanja barang yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat. “Banyak pos anggaran yang bisa kita efisiensikan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Bobby.
Selain itu, Pemkot Medan juga akan lebih ketat dalam mengawasi realisasi anggaran setiap OPD. Bobby menegaskan bahwa setiap program harus memiliki dampak nyata bagi warga, bukan sekadar untuk memenuhi target serapan anggaran. “Jangan sampai ada anggaran yang hanya terserap tetapi manfaatnya tidak terasa,” tegasnya.
Terkait proyek pembangunan, Bobby memastikan bahwa program strategis yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai target. Beberapa proyek yang menjadi prioritas antara lain revitalisasi Lapangan Merdeka, perbaikan jalan, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. “Efisiensi tidak berarti menghentikan proyek, justru kita ingin memastikan proyek yang berjalan benar-benar efektif dan efisien,” katanya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Agus Setiawan, menilai langkah penghematan ini harus diimbangi dengan transparansi dalam penggunaan anggaran. “Efisiensi yang dilakukan pemerintah harus dibarengi dengan keterbukaan informasi agar masyarakat tahu ke mana saja anggaran dialokasikan dan apa manfaatnya,” ujarnya.
Beberapa warga Medan pun memberikan tanggapan terkait kebijakan ini. Siti, seorang warga Medan Marelan, berharap efisiensi anggaran tidak berdampak pada pelayanan publik. “Yang penting pelayanan tetap baik, terutama di puskesmas dan sekolah-sekolah. Jangan sampai penghematan malah mengurangi fasilitas publik,” katanya.
Sementara itu, seorang pengusaha kecil di Medan Johor, Hendra, berharap program bantuan UMKM tetap berjalan meskipun ada penghematan anggaran. “Banyak pedagang kecil yang butuh bantuan modal dan pelatihan. Jangan sampai program yang membantu ekonomi rakyat justru dipangkas,” harapnya.
Bobby Nasution menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini justru akan membuat anggaran lebih tepat sasaran. “Kami pastikan program yang berdampak langsung bagi warga tetap berjalan. Jangan khawatir, karena penghematan ini lebih ke belanja yang tidak produktif,” katanya.
Terkait penerapan kebijakan ini, Pemkot Medan akan melakukan monitoring ketat terhadap OPD. Jika ditemukan penyalahgunaan anggaran atau anggaran yang tidak efektif, Bobby berjanji akan mengambil tindakan tegas. “Kalau ada yang tidak patuh, tentu akan ada evaluasi dan sanksi,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. “Kalau ada program atau proyek yang dirasa tidak transparan atau kurang bermanfaat, silakan lapor. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan anggaran digunakan dengan baik,” ujarnya.
Bobby berharap dengan kebijakan efisiensi ini, pembangunan di Kota Medan bisa berjalan lebih optimal tanpa pemborosan anggaran. “Kami ingin setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata. Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi bagaimana menggunakan anggaran dengan lebih bijak dan efektif,” tutupnya.
Sementara itu, Pemkot Medan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan efisiensi ini. Jika ada aturan teknis lebih lanjut dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Medan siap menyesuaikan dan menerapkannya.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan belanja pemerintah lebih terkontrol dan program-program yang berjalan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Ke depan, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi kunci utama dalam pengelolaan anggaran daerah.