Beritapelita.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru-baru ini merilis temuan menarik yang menyoroti potensi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi figur sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan pada Maret 2025, Prabowo memiliki peluang besar untuk dikenang sebagai pemimpin yang membawa Indonesia menuju status negara maju, asalkan ia berhasil meningkatkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) dari 53,17 menjadi 70,00 dalam periode pemerintahannya (2025-2029). Pencapaian ini dinilai sebagai langkah krusial dalam memperbaiki tata kelola negara dan memberantas praktik korupsi yang masih menggerogoti sistem pemerintahan.
Korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah serius yang tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan politik. LSI Denny JA menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan juga ancaman bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo jika ia ingin membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.
Penelitian LSI Denny JA menggunakan enam indeks kredibel dunia untuk menilai tata kelola pemerintahan. Indeks-indeks tersebut mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi birokrasi, penegakan hukum, partisipasi publik, dan kualitas regulasi. Peningkatan GGI menjadi 70,00 dianggap sebagai tolok ukur penting yang menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai standar tata kelola pemerintahan yang setara dengan negara-negara maju.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Prabowo adalah memperbaiki sistem birokrasi yang masih rentan terhadap praktik korupsi. Birokrasi yang lamban dan tidak transparan sering kali menjadi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi. LSI Denny JA menekankan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan semata. Oleh karena itu, Prabowo diharapkan dapat memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan agar dapat bekerja secara independen dan efektif.
Partisipasi publik juga memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan praktik-praktik korupsi yang mereka temui. Untuk mendorong hal ini, pemerintah harus menciptakan mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi, seperti platform pengaduan online yang terintegrasi dan transparan.
Peningkatan kualitas regulasi juga menjadi faktor penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Regulasi yang baik harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Prabowo diharapkan dapat menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan menghilangkan aturan-aturan yang tidak diperlukan.
LSI Denny JA juga mencatat bahwa keberhasilan Prabowo dalam memberantas korupsi akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Korupsi yang merajalela selama ini telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor asing. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi, Indonesia berpotensi menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Namun, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Prabowo perlu membangun koalisi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan gerakan nasional yang solid dalam memerangi korupsi.
Selain itu, pendidikan anti-korupsi juga perlu digalakkan sejak dini. Menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada generasi muda merupakan langkah strategis untuk membangun budaya anti-korupsi di masa depan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menyusun kurikulum yang mengedukasi siswa tentang bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas.
LSI Denny JA juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi dari pemerintah untuk mencapai hasil yang signifikan. Prabowo harus siap menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang mungkin muncul selama proses ini, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh upaya pemberantasan korupsi.
Jika Prabowo berhasil mencapai target peningkatan GGI menjadi 70,00, hal ini tidak hanya akan mengukuhkan posisinya sebagai bapak pemberantasan korupsi, tetapi juga membawa Indonesia menuju status negara maju. Pencapaian ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang dan membuktikan bahwa Indonesia mampu mengatasi masalah korupsi yang telah lama menghambat kemajuan bangsa.
Dalam konteks global, keberhasilan Indonesia dalam memberantas korupsi juga akan meningkatkan citra negara di mata internasional. Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berjuang melawan korupsi. Hal ini akan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam percaturan global.
Secara keseluruhan, penelitian LSI Denny JA memberikan gambaran optimis tentang potensi Prabowo Subianto dalam memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, kesuksesan ini sangat bergantung pada komitmen, konsistensi, dan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jika semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, maka impian untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang bebas dari korupsi bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan.
Dengan demikian, masa pemerintahan Prabowo Subianto pada periode 2025-2029 dipandang sebagai momen krusial bagi Indonesia untuk melakukan lompatan besar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi. Semua mata kini tertuju pada Prabowo, menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambilnya untuk mewujudkan visi besar tersebut.