Beritapelita.Com – pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya penyelewengan dana desa di sejumlah wilayah sumatera utara (sumut) yang totalnya mencapai rp 40 miliar. Penyelidikan PPATK mengungkap bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, justru disalahgunakan untuk aktivitas perjudian. Temuan ini mengejutkan banyak pihak, karena melibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Penyelidikan berawal dari laporan masyarakat dimulai setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya aliran dana yang tidak wajar di beberapa desa di sumut. PPATK kemudian melakukan analisis transaksi keuangan yang mencakup aliran dana dari dan ke sejumlah rekening yang terkait dengan aparat desa. Melalui proses tersebut, ditemukan indikasi penyelewengan besar-besaran dalam pengelolaan dana desa. “Kami menemukan bahwa sebagian dana tersebut mengalir untuk kegiatan ilegal, salah satunya perjudian,” ungkap direktur PPATK, dian M.
Penggunaan dana desa untuk judi dari hasil investigasi, PPATK mencatat bahwa dana desa yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program kesejahteraan masyarakat, justru digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk berjudi. Hal ini terungkap lewat aliran dana yang masuk ke rekening pribadi yang digunakan untuk transaksi perjudian online. Selain itu, sejumlah uang juga ditemukan digunakan untuk membeli barang-barang mewah, yang jelas tidak ada kaitannya dengan program pengembangan desa.
Pemeriksaan rekening dan transaksi mencurigakan PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan rekening-rekening di beberapa desa yang ada di sumut. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, namun disalurkan ke rekening pribadi yang terkait dengan perjudian. Di beberapa kasus, uang yang mengalir juga digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan hobi yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa.
Dugaan keterlibatan oknum aparat desa penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa penyelewengan dana desa ini melibatkan beberapa oknum aparat desa yang memiliki akses terhadap anggaran tersebut. PPATK menemukan bukti bahwa beberapa kepala desa dan perangkat desa lainnya telah menyalahgunakan jabatan mereka untuk mengalihkan dana desa demi kepentingan pribadi. “Ini merupakan praktik yang sangat merugikan masyarakat desa, terutama yang membutuhkan akses terhadap fasilitas dasar dan infrastruktur,” tambah dian.
Nilai penyelewengan dana mencapai rp 40 miliar setelah melakukan analisis lebih mendalam, PPATK mencatat bahwa jumlah total penyelewengan dana desa yang terjadi di sumut mencapai angka yang sangat besar, yakni rp 40 miliar. Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan fisik desa, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya, ternyata telah digunakan untuk kepentingan pribadi beberapa oknum. “Jumlah ini sangat besar, dan dampaknya sangat terasa bagi masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat dari dana tersebut,” ujar dian M.
Dampak penyelewengan dana desa penyelewengan dana desa ini telah menghambat berbagai program pembangunan di beberapa daerah di sumut. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana desa, kini harus menanggung kerugian akibat ketidakmampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa proyek pembangunan yang sudah direncanakan pun harus tertunda, dan kualitas infrastruktur yang seharusnya dibangun tidak optimal.
Proses hukum yang sedang berlangsung setelah temuan ini terbongkar, PPATK segera melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib, yakni kepolisian dan kejaksaan. Saat ini, penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam penyelewengan tersebut. “Kami berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa para pelaku penyelewengan dana desa diadili sesuai hukum yang berlaku,” tegas dian.
Tindak lanjut dari pemerintah daerah pemerintah provinsi sumatera utara (pemprov sumut) mengungkapkan kekecewaannya atas temuan penyelewengan dana desa ini. Gubernur sumut, edy rahmayadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa dan mengawasi lebih ketat pelaksanaannya. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan masyarakat seperti ini. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius,” tegas edy.
Peran PPATK dalam pencegahan penyelewengan PPATK sebagai lembaga yang berfokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme, terus berperan aktif dalam mencegah penyelewengan dana di berbagai sektor, termasuk dana desa. “Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap aliran dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas dian.
Penegakan hukum yang lebih ketat kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya menuntaskan kasus ini, tetapi juga memastikan adanya langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami berharap hukum dapat menegakkan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat tindakan korupsi dan penyelewengan ini,” ujar salah seorang warga sumut.
Tanggapan masyarakat masyarakat di sumut pun memberikan tanggapannya terkait penyelewengan dana desa ini. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan harapan agar kasus ini segera ditangani dengan baik. “Kami berharap pihak berwenang dapat segera menindak tegas para pelaku dan memastikan uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat bisa kembali,” ujar salah satu warga yang namanya tidak ingin disebutkan.
Harapan untuk perbaikan pengelolaan dana desa kasus penyelewengan dana desa ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang bersumber dari negara. Ke depan, diharapkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. “Kami berharap tidak ada lagi penyelewengan yang merugikan masyarakat dan negara. Dana desa harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan,” tutup seorang pengamat kebijakan publik di medan.