BERITAPELITA.COM – Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara (Sumut) menyatakan telah mengambil langkah tegas terkait video viral yang menunjukkan seorang bandar narkoba, Endar Muda Siregar, memberikan uang Rp 160 juta kepada beberapa pejabat kepolisian di Polres Labuhanbatu. Kasus ini pun menjadi perhatian publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Kabid Propam Polda Sumut menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pihaknya juga berkomitmen untuk menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik maupun tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat.
“Kami tidak akan mentolerir jika ada anggota yang terlibat dalam praktik suap atau penyalahgunaan wewenang. Saat ini, pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan kebenaran dari video yang beredar di media sosial,” ujar Kabid Propam Polda Sumut dalam keterangannya kepada wartawan.
Sebelumnya, video yang beredar luas di media sosial menunjukkan seseorang yang disebut sebagai bandar narkoba memberikan uang dalam jumlah besar kepada beberapa anggota kepolisian. Dalam rekaman tersebut, disebutkan bahwa uang tersebut diberikan sebagai “uang damai” agar aktivitas narkoba yang dijalankan oleh Endar Muda Siregar tidak diganggu oleh aparat hukum.
Menyikapi viralnya video ini, berbagai elemen masyarakat pun bereaksi. Sejumlah tokoh anti-narkoba mengecam keras adanya dugaan suap tersebut dan mendesak Polda Sumut untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka menilai bahwa praktik seperti ini menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Labuhanbatu.
“Kami mendukung penuh langkah Propam Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain mata dengan bandar narkoba, karena dampaknya sangat merugikan masyarakat,” ujar seorang aktivis anti-narkoba dari Medan.
Sementara itu, Polres Labuhanbatu sendiri telah memberikan pernyataan resmi terkait video tersebut. Kapolres menyatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Polda Sumut dalam proses investigasi dan akan memberikan sanksi tegas jika ada anggotanya yang terbukti bersalah.
“Setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam memberantas narkoba, bukan malah bermain dalam jaringan tersebut. Kami akan bekerja sama dengan Propam Polda Sumut untuk mengungkap fakta yang sebenarnya,” kata Kapolres Labuhanbatu.
Sejumlah warga Labuhanbatu yang mendengar kabar ini mengaku kecewa dan berharap ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Menurut mereka, praktik suap di kepolisian hanya akan semakin membuat peredaran narkoba di daerah mereka semakin merajalela.
“Kami sebagai masyarakat sudah lelah melihat narkoba merusak generasi muda di daerah ini. Kalau aparat yang seharusnya memberantas malah menerima suap, bagaimana kita bisa berharap perubahan?” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Pihak kepolisian sendiri menyebut bahwa mereka akan segera mengungkap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Polda Sumut. Jika ditemukan cukup bukti, maka oknum yang terlibat akan menjalani sidang etik dan bisa diberhentikan dari jabatannya.
Kapolda Sumut sendiri telah memerintahkan agar kasus ini diselidiki dengan transparan dan tidak ada upaya untuk menutupi fakta yang sebenarnya. “Kami tidak akan mentolerir adanya pelanggaran oleh anggota. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas akan diberikan,” tegas Kapolda.
Selain itu, beberapa pihak juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap anggota kepolisian yang bertugas di daerah-daerah rawan narkoba. Mereka meminta agar setiap anggota yang menangani kasus narkotika mendapatkan pengawasan ekstra agar tidak tergoda oleh iming-iming uang dari para bandar.
Masyarakat pun berharap agar kejadian ini bisa menjadi momentum bagi kepolisian untuk lebih bersih dan lebih tegas dalam memberantas narkoba. Menurut mereka, aparat kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam perang melawan narkoba, bukan malah menjadi bagian dari jaringan peredaran barang haram tersebut.
Sementara itu, sejumlah aktivis anti-korupsi juga menyoroti perlunya reformasi dalam tubuh kepolisian agar praktik suap seperti ini tidak lagi terjadi. Mereka mendorong adanya sistem pengawasan internal yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi institusi kepolisian. Jangan sampai citra polisi rusak hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar seorang pengamat kepolisian.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sumatera Utara memang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup tinggi. Polda Sumut sendiri telah berulang kali menggelar operasi besar-besaran untuk menumpas jaringan narkoba, namun tetap saja masih ada kasus yang menunjukkan adanya oknum yang bermain dalam bisnis haram ini.
Kini, masyarakat menanti hasil akhir dari investigasi yang dilakukan oleh Propam Polda Sumut. Jika benar ada oknum yang terbukti menerima suap, mereka berharap sanksi yang diberikan bisa menjadi efek jera bagi seluruh anggota kepolisian agar tidak tergoda oleh praktik korupsi semacam ini.
Di sisi lain, publik juga meminta agar kasus ini tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga harus ada upaya untuk membersihkan kepolisian dari potensi praktik korupsi serupa di masa depan. Transparansi dan ketegasan dalam menangani kasus ini akan menjadi ujian bagi kepolisian dalam menjaga integritasnya di mata masyarakat.