PENDIDIKAN INDONESIA – Pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian pembelajaran selama Ramadan 2026 dengan melarang sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) secara berlebihan kepada siswa. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kegiatan belajar dan ibadah selama bulan suci. Penyesuaian dilakukan agar siswa tetap produktif tanpa mengalami kelelahan berlebih. Ramadan menjadi momentum pembinaan karakter dan spiritualitas peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran dibuat lebih fleksibel.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) yang diterbitkan oleh tiga kementerian. SEB tersebut ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kolaborasi lintas kementerian ini menunjukkan perhatian serius terhadap proses pendidikan selama Ramadan. Edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Tujuannya memastikan pembelajaran tetap berjalan efektif dan humanis.
Dalam SEB tersebut, sekolah diminta menyesuaikan beban tugas agar tidak memberatkan siswa. Pemerintah menilai bahwa selama Ramadan, kondisi fisik dan konsentrasi siswa dapat berbeda dari hari biasa. Oleh sebab itu, pemberian PR harus mempertimbangkan situasi tersebut. Sekolah tetap diperbolehkan memberikan tugas, namun dalam porsi yang wajar. Prinsip keseimbangan menjadi acuan utama.
Selain pembatasan PR berlebihan, pemerintah juga mengatur fleksibilitas jadwal pembelajaran. Jam belajar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur teknis pelaksanaan. Penyesuaian dilakukan tanpa mengurangi substansi kurikulum. Fokusnya adalah kualitas, bukan kuantitas tugas.
Ramadan dipandang sebagai momentum pembentukan karakter dan penguatan nilai religius. Oleh karena itu, sekolah didorong mengintegrasikan kegiatan keagamaan dalam proses pembelajaran. Aktivitas seperti pesantren kilat, kajian keagamaan, dan kegiatan sosial dapat menjadi bagian dari program sekolah. Pendekatan ini diharapkan memperkaya pengalaman belajar siswa. Pendidikan tidak hanya berorientasi akademik.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah negeri maupun swasta diminta mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Pengawasan pelaksanaan akan dilakukan oleh dinas pendidikan di daerah. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan kebijakan. Evaluasi juga akan dilakukan setelah Ramadan berakhir.
Kementerian Agama menilai bahwa pembelajaran selama Ramadan perlu memberikan ruang bagi siswa untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Keseimbangan antara kewajiban akademik dan spiritual menjadi perhatian utama. Siswa diharapkan tetap semangat belajar meski dalam kondisi berpuasa. Lingkungan sekolah yang mendukung sangat dibutuhkan. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kondusif.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang adaptif. Guru diimbau menggunakan metode yang lebih interaktif dan tidak membebani siswa. Tugas dapat diarahkan pada proyek sederhana yang relevan dengan nilai Ramadan. Model pembelajaran kontekstual dinilai lebih efektif. Kreativitas guru sangat menentukan kualitas pelaksanaan.
Kementerian Dalam Negeri turut berperan dalam memastikan pemerintah daerah menerjemahkan kebijakan secara tepat. Instruksi kepada kepala daerah menjadi bagian dari implementasi. Pemerintah daerah dapat mengatur jam masuk sekolah sesuai kondisi wilayah. Namun, substansi SEB harus tetap dijalankan. Konsistensi pelaksanaan menjadi perhatian bersama.
Orang tua siswa menyambut positif kebijakan ini. Banyak yang menilai pengurangan PR berlebihan membantu anak menjaga stamina selama berpuasa. Dengan beban tugas yang lebih proporsional, siswa dapat membagi waktu antara belajar dan ibadah. Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat diperlukan.
Pengamat pendidikan menilai kebijakan ini mencerminkan pendekatan pendidikan yang lebih empatik. Penyesuaian kalender akademik terhadap momentum keagamaan menunjukkan sensitivitas sosial. Namun, kualitas pembelajaran tetap harus dijaga. Evaluasi akademik tidak boleh diabaikan sepenuhnya. Keseimbangan antara fleksibilitas dan standar mutu perlu dijaga.
SEB ini juga menjadi bagian dari kebijakan nasional yang rutin diterbitkan setiap Ramadan. Pemerintah secara berkala melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan tahun 2026 menekankan pengurangan beban tugas sebagai fokus utama. Hal ini didasarkan pada evaluasi pengalaman sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan siswa tetap sehat dan produktif.
Meski demikian, sekolah tetap bertanggung jawab mencapai target pembelajaran. Pengurangan PR bukan berarti menurunkan kualitas pendidikan. Guru dapat mengganti tugas tertulis dengan diskusi atau kegiatan reflektif. Pendekatan ini diharapkan lebih bermakna. Pendidikan karakter tetap menjadi prioritas.
Dengan adanya SEB ini, diharapkan suasana Ramadan di lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. Siswa dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa tekanan akademik berlebihan. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan ini bersifat pengaturan, bukan pelonggaran standar pendidikan. Kedisiplinan dan tanggung jawab tetap harus dijaga. Semua pihak diminta menjalankan perannya masing-masing.
Ramadan 2026 diharapkan menjadi momentum pembelajaran yang lebih humanis dan seimbang. Kebijakan pembatasan PR berlebihan mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kondisi siswa. Kolaborasi tiga kementerian menunjukkan sinergi dalam mendukung dunia pendidikan. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diyakini membawa dampak positif. Pendidikan dan nilai spiritual dapat berjalan beriringan selama bulan suci.