BERITAPELITA.COM – Tokoh masyarakat Sumatera Utara, H.M. Nezar Djoeli, menilai kemunculan spanduk yang menyerukan penurunan Wali Kota Medan di sejumlah ruas jalan sebagai langkah yang provokatif. Ia menegaskan bahwa ekspresi pendapat dalam demokrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurutnya, cara penyampaian aspirasi harus tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial. Spanduk dengan narasi yang menyerang personal dinilai tidak mencerminkan kritik yang sehat. Ia mengingatkan agar dinamika politik tidak memecah belah masyarakat.
Sejumlah spanduk tersebut diketahui terpasang di beberapa titik strategis Kota Medan. Materi yang tercetak rapi dan tersebar secara masif menjadi perhatian publik. Nezar menilai produksi dan pemasangan spanduk dalam jumlah besar tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ia meragukan jika gerakan tersebut murni inisiatif spontan dari mahasiswa. Ia menduga terdapat pihak tertentu yang mendalangi dinamika tersebut.
Dalam keterangannya, Nezar juga menyinggung nama kelompok mahasiswa seperti Cipayung Plus yang kerap dikenal aktif dalam isu-isu kebijakan publik. Namun, ia menegaskan tidak ingin berspekulasi tanpa bukti yang jelas. Ia hanya mengajak semua pihak untuk bersikap terbuka dan transparan. Jika memang ada aspirasi mahasiswa, menurutnya, saluran dialog tetap tersedia. Komunikasi langsung dinilai lebih konstruktif dibandingkan kampanye melalui spanduk provokatif.
Nezar menegaskan bahwa kritik dalam sistem demokrasi seharusnya berfokus pada kebijakan dan kinerja. Ia menyatakan bahwa serangan personal berpotensi mengaburkan substansi persoalan. Kritik yang berbasis data dan argumentasi dinilai jauh lebih efektif. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat merespons secara terukur. Masyarakat pun dapat menilai persoalan secara objektif.
Ia juga mengingatkan bahwa masa jabatan Wali Kota Medan saat ini belum genap satu tahun. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, perubahan kebijakan memerlukan perencanaan dan tahapan implementasi. Program prioritas biasanya membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja dinilai perlu mempertimbangkan rentang waktu yang proporsional. Penilaian yang terlalu dini dikhawatirkan tidak mencerminkan gambaran utuh.
Menurut Nezar, beberapa capaian awal pemerintah kota sudah mulai terlihat. Salah satunya adalah upaya pengendalian banjir berbasis lingkungan yang dilakukan secara bertahap. Program normalisasi drainase dan pembersihan saluran air terus digencarkan. Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan langkah reaktif. Meski belum sepenuhnya optimal, progresnya disebut mulai terasa di beberapa wilayah.
Selain itu, peningkatan pendapatan asli daerah juga disebut menunjukkan tren positif. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu fokus pemerintah kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan pendapatan yang meningkat, ruang fiskal untuk pembangunan juga semakin luas. Nezar menilai capaian ini patut diapresiasi secara objektif.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial di Kota Medan. Dinamika politik lokal, menurutnya, tidak boleh mengganggu harmoni kehidupan warga. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam perekonomian regional. Stabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan dunia usaha. Oleh karena itu, setiap bentuk ekspresi harus mempertimbangkan dampak luasnya.
Nezar juga menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dalam meredam potensi gesekan. Dialog antar-pemangku kepentingan perlu diperkuat agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Ia menilai ruang diskusi publik harus dimanfaatkan secara maksimal. Aspirasi yang disampaikan melalui forum resmi akan lebih mudah ditindaklanjuti. Pendekatan persuasif dinilai lebih produktif.
Dalam konteks hukum, pemasangan spanduk di ruang publik juga harus mematuhi aturan yang berlaku. Peraturan daerah terkait ketertiban umum mengatur tata cara pemasangan alat peraga. Jika ditemukan pelanggaran, aparat berwenang memiliki kewenangan untuk menertibkan. Penegakan aturan diharapkan dilakukan secara adil tanpa tebang pilih. Hal ini penting untuk menjaga wibawa hukum.
Nezar menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan juga tanggung jawab menjaga persatuan. Kritik yang konstruktif akan memperkuat kualitas pemerintahan. Sebaliknya, narasi yang provokatif dapat memperkeruh suasana. Ia berharap semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat memicu polarisasi. Kepentingan masyarakat luas harus menjadi pertimbangan utama.
Ia juga mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan memiliki mekanisme konstitusional yang jelas. Evaluasi terhadap kepala daerah dilakukan melalui proses politik dan hukum yang diatur perundang-undangan. Setiap upaya yang berada di luar mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, masyarakat diminta menghormati proses yang berlaku. Kepatuhan pada aturan menjadi fondasi demokrasi yang sehat.
Nezar menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi jika diperlukan. Ia membuka ruang dialog antara kelompok masyarakat dengan pemerintah kota. Menurutnya, komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman. Aspirasi yang disampaikan secara langsung akan lebih efektif. Dengan demikian, solusi dapat dicari bersama.
Pada akhirnya, ia berharap dinamika yang terjadi dapat menjadi pembelajaran bersama. Kota Medan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen untuk mencapai kemajuan. Kritik yang disampaikan secara berimbang akan membantu pemerintah melakukan perbaikan. Namun, stabilitas dan persatuan tetap harus dijaga. Semangat demokrasi yang sehat diharapkan terus tumbuh demi kemajuan Kota Medan.