Beritapelita.com – Beredar sebuah surat arahan yang diteken oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyikapi penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Komisioner KPU serta perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Harun Masiku.
Surat yang bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 ini dikeluarkan pada Kamis (20/2/2025) dengan perihal Instruksi Harian Ketua Umum. Dalam surat tersebut, Megawati memberikan arahan kepada seluruh kader partai untuk tetap solid dan menjaga marwah PDIP di tengah situasi yang terjadi.
Penahanan Hasto Kristiyanto menjadi sorotan besar mengingat ia merupakan salah satu tokoh sentral dalam PDIP. Sebagai Sekjen, Hasto memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan partai dan menjadi sosok yang sangat dekat dengan Megawati.
Instruksi yang dikeluarkan Megawati menegaskan bahwa seluruh kader harus tetap tenang, solid, dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang di publik. Ia juga meminta agar partai tetap fokus menjalankan agenda politiknya tanpa terganggu oleh kasus yang menjerat Sekjen mereka.
Selain itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tetapi tetap memberikan dukungan moral kepada Hasto. PDIP disebut akan tetap mengawal kasus ini agar tidak ada unsur kriminalisasi terhadap kadernya.
Dalam surat tersebut, Megawati juga mengingatkan bahwa PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, namun tetap harus waspada terhadap kemungkinan adanya upaya untuk melemahkan partai melalui kasus hukum yang menimpa kader-kadernya.
Sikap Megawati ini mendapat berbagai respons dari publik dan pengamat politik. Sebagian pihak menilai bahwa instruksi tersebut menunjukkan soliditas PDIP dalam menghadapi masalah internal, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai bentuk pembelaan terhadap Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, pihak KPK menegaskan bahwa penahanan Hasto dilakukan berdasarkan bukti yang kuat. Juru Bicara KPK menyatakan bahwa penyidik telah mengantongi berbagai bukti terkait dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU serta upaya perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan.
Kasus Harun Masiku sendiri telah menjadi perhatian publik sejak beberapa tahun lalu. Harun, yang merupakan mantan calon legislatif PDIP, diduga menyuap Komisioner KPU agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
KPK terus berupaya mengungkap jaringan yang melindungi Harun Masiku, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan elite partai dalam menghalangi proses hukum. Penahanan Hasto Kristiyanto disebut sebagai bagian dari upaya KPK dalam menuntaskan kasus ini.
Di sisi lain, beberapa elite PDIP menyatakan bahwa mereka akan tetap menghormati hukum, tetapi juga meminta agar KPK bekerja secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
Para pengamat politik menilai bahwa kasus ini bisa berdampak besar terhadap dinamika politik nasional, terutama menjelang Pemilu 2029. PDIP, sebagai salah satu partai besar, tentu tidak ingin kasus ini mengganggu konsolidasi internal mereka.
Megawati dalam surat instruksinya juga meminta seluruh kader untuk tetap menjaga kekompakan dan tidak terpecah belah akibat kasus ini. Ia mengingatkan bahwa PDIP telah melalui berbagai ujian politik, dan kasus ini seharusnya tidak membuat partai melemah.
Publik kini menanti bagaimana perkembangan kasus ini ke depan. Apakah KPK akan menemukan fakta-fakta baru yang semakin memperjelas keterlibatan Hasto Kristiyanto, atau justru muncul dinamika politik lain yang bisa mengubah arah kasus ini?
Yang jelas, dengan adanya instruksi dari Megawati, PDIP berusaha menunjukkan bahwa mereka tetap solid meskipun sedang menghadapi ujian besar. Namun, apakah soliditas ini akan bertahan, atau justru ada dampak yang lebih besar bagi partai ke depannya? Waktu yang akan menjawab.