Beritapelita.com – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam keterangannya seusai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025–2026 pada Senin, 5 Mei 2025, Bobby mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan proses “bersih-bersih” internal.
Proses bersih-bersih tersebut tampak nyata dengan dinonaktifkannya sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam waktu yang berdekatan. Penonaktifan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan integritas birokrasi dan mencegah praktik-praktik yang menyimpang.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat. Jika ada OPD atau pejabat yang tidak menjalankan tugasnya secara maksimal atau terindikasi melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak tegas,” ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut.
Menurut Bobby, jabatan publik adalah amanah dari rakyat, sehingga para pejabat pemerintah wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Ia menekankan bahwa pegawai negeri dan pejabat publik digaji dari uang rakyat, maka sudah semestinya bekerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, maka sudah sepatutnya diambil tindakan cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk praktik semacam itu,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemprov Sumut sedang dalam proses reformasi birokrasi yang menyeluruh.
Penonaktifan sejumlah kepala dinas, menurut Bobby, merupakan langkah awal. Ia memastikan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja semua OPD. Evaluasi ini meliputi aspek administratif, anggaran, serta pelaksanaan program kerja di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyampaikan bahwa pemerintahan yang bersih adalah fondasi utama untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa integritas dalam birokrasi, program pembangunan akan sulit berjalan efektif dan efisien.
Ia mengajak seluruh ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak takut terhadap perubahan yang tengah dilakukan. “Jika kita bekerja dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, maka tidak ada yang perlu ditakutkan,” tambahnya.
Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah Gubernur Bobby merupakan bentuk keberanian dalam menata ulang sistem pemerintahan yang selama ini dikeluhkan publik. Praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi telah lama menjadi hambatan besar dalam pelayanan publik di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara.
Masyarakat pun mulai menunjukkan dukungan terhadap langkah-langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Bobby. Berbagai elemen sipil, termasuk akademisi dan aktivis antikorupsi, mendorong agar tindakan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diikuti dengan langkah hukum jika ditemukan bukti pelanggaran.
Sementara itu, Pemprov Sumut melalui Inspektorat Daerah saat ini tengah melakukan audit internal terhadap sejumlah OPD yang kepala dinasnya telah dinonaktifkan. Hasil audit tersebut nantinya akan menentukan apakah kasusnya akan diteruskan ke aparat penegak hukum.
Bobby Nasution menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu melibatkan KPK atau aparat penegak hukum lainnya jika ditemukan indikasi korupsi. “Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam menjalankan pemerintahan. Kami tidak ingin menutupi apapun yang menyangkut kepentingan publik,” katanya.
Tindakan bersih-bersih ini juga diiringi dengan upaya pembenahan sistem rekrutmen dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov. Bobby menyatakan akan memperkuat sistem berbasis meritokrasi, di mana ASN yang berprestasi akan mendapat kesempatan lebih besar untuk menduduki posisi strategis.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa angin segar dalam birokrasi Sumatera Utara. Dengan sistem yang lebih bersih, transparan, dan profesional, pembangunan di Sumut akan lebih terarah dan tepat sasaran.
Dengan keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan oleh Gubernur Bobby Nasution, harapan masyarakat Sumatera Utara terhadap pemerintahan yang bersih dan melayani tampaknya bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.