BERITAPELITA.COM – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir memberikan dampak serius terhadap sektor pertanian. Kondisi ini tidak hanya menurunkan produktivitas petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Kementerian Pertanian terus melakukan identifikasi kerusakan lahan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data yang dihimpun akurat sehingga upaya penanganan dapat disusun dengan lebih tepat.
Berdasarkan hasil pendataan sementara hingga 6 Desember 2025, total lahan pertanian yang terdampak banjir dan longsor mencapai 38.878 hektare. Angka ini menunjukkan skala kerusakan yang sangat luas, mengingat sebagian besar lahan tersebut merupakan sumber kehidupan bagi ribuan petani.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.570 hektare dinyatakan puso atau gagal panen total. Sektor tanaman pangan menjadi yang paling terdampak karena sebagian besar lahan yang tergenang berada pada area produksi padi dan jagung.
Pemerintah memperkirakan total kerugian yang timbul akibat kerusakan lahan pertanian ini mencapai Rp1,132 triliun. Nilai tersebut mencakup kerusakan lahan, kehilangan potensi hasil panen, rusaknya sarana prasarana pertanian, hingga biaya pemulihan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa pihaknya bersama Kementan bergerak cepat untuk melakukan pendataan dan mencari langkah pemulihan terbaik. Kolaborasi ini disebut penting untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat pascabencana.
Menurut Sulaiman, identifikasi dampak bencana tidak hanya sebatas mencatat lahan yang rusak, tetapi juga mengkaji faktor penyebab serta pola kerusakan yang terjadi. Hal ini dilakukan agar intervensi yang diberikan pemerintah dapat memberikan hasil maksimal.
Rapat Koordinasi Identifikasi Dampak Bencana Alam serta Percepatan Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi digelar di Aula Polbangtan Medan, Deli Serdang, pada Minggu (7/12/2025). Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat daerah, instansi terkait, hingga perwakilan kelompok tani.
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyatukan data dari berbagai kabupaten/kota yang terdampak. Selama ini, perbedaan laporan sering menjadi hambatan dalam penyusunan kebijakan bantuan.
Dalam kesempatan itu, pemerintah menyoroti pentingnya percepatan verifikasi lapangan. Data yang cepat dan akurat menjadi kunci dalam mempercepat penyaluran bantuan sarana produksi bagi petani.
Selain pendataan kerusakan lahan, pemerintah juga melakukan monitoring terhadap kondisi infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi dan embung, yang ikut terdampak banjir.
Perbaikan infrastruktur ini dianggap krusial karena akan menentukan keberhasilan proses tanam pada musim berikutnya. Tanpa irigasi yang memadai, produktivitas pertanian berpotensi menurun secara signifikan.
Dari sisi petani, banyak laporan mengenai rusaknya benih, pupuk, dan alat pertanian. Pemerintah berjanji akan menyalurkan bantuan tersebut setelah proses pendataan dipastikan lengkap.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya membangun sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap bencana. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi salah satu fokus dalam penyusunan rencana jangka panjang.
Para ahli pertanian menilai bahwa peningkatan kualitas drainase dan pengelolaan lahan menjadi langkah penting dalam mencegah kerusakan yang sama terulang di masa mendatang.
Pemprov Sumut menyebut bahwa mitigasi bencana di sektor pertanian tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar strategi yang disusun memiliki dampak lebih signifikan.
Masyarakat petani juga diminta lebih aktif melaporkan kerusakan dan kehilangan yang dialami. Hal ini sesuai prosedur agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan sesuai prioritas kebutuhan.
Pemerintah berharap para petani tidak kehilangan semangat untuk kembali memulai aktivitas bercocok tanam setelah masa pemulihan. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan mampu mempercepat proses tersebut.
Di sisi lain, pemerintah memastikan akan terus mengawal upaya pemulihan mulai dari pendataan, distribusi bantuan, hingga rehabilitasi lahan secara bertahap.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, serta para petani, Pemprov Sumut optimistis sektor pertanian dapat bangkit kembali. Meskipun kerusakan yang terjadi sangat besar, pemerintah yakin masa tanam berikutnya dapat berlangsung lebih baik berkat langkah pemulihan yang terukur.