Beritapelita.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan rencana penerapan kebijakan *Flexible Work Arrangement* (FWA) atau yang sebelumnya dikenal sebagai *Work From Anywhere* (WFA). Kebijakan ini diharapkan dapat mulai diberlakukan pada H-7 Lebaran 2025, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2025. Hal ini disampaikan AHY saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (1/3/2025).
“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait implementasi *Flexible Work Arrangement*, yang sebelumnya dikenal sebagai *Work From Anywhere*,” ujar AHY. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama pasca-pandemi yang telah mengubah pola kerja secara global.
Kebijakan FWA ini dirancang untuk memberikan kebebasan bagi karyawan dalam memilih tempat dan waktu kerja, asalkan target dan produktivitas tetap terpenuhi. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi (*work-life balance*). Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.
AHY menegaskan bahwa penerapan FWA tidak akan mengurangi kualitas kerja atau kinerja pegawai. Sebaliknya, kebijakan ini justru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. “Kami yakin bahwa dengan sistem kerja yang lebih fleksibel, para pegawai akan lebih termotivasi dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik,” tambahnya.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi FWA, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh instansi pemerintah dan swasta. Hal ini bertujuan agar semua pihak memahami mekanisme dan tata cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil dan sistem manajemen kerja berbasis digital.
Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar ekonomi dan ketenagakerjaan. Menurut mereka, FWA merupakan langkah progresif yang sejalan dengan tren global di era digital. “Dunia kerja saat ini telah berubah, dan kebijakan seperti FWA adalah respons yang tepat untuk menghadapi perubahan tersebut,” ujar salah satu pakar.
Namun, tidak semua pihak menyambut positif rencana ini. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa FWA dapat menimbulkan tantangan baru, seperti kesulitan dalam pengawasan kinerja pegawai dan potensi penurunan disiplin kerja. Menanggapi hal ini, AHY menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme evaluasi dan monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Selain itu, AHY juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan FWA. “Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan sistem kerja yang lebih baik,” ujarnya.
Penerapan FWA juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan mengurangi mobilitas harian, kebijakan ini dapat menekan biaya transportasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, FWA juga dapat membuka peluang baru bagi sektor-sektor ekonomi kreatif dan digital.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat stres dan burnout di kalangan pekerja. Dengan memiliki kendali lebih besar atas waktu dan tempat kerja, para pegawai diharapkan dapat menjaga kesehatan mental dan fisik mereka dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan.
Meskipun rencana penerapan FWA masih dalam tahap persiapan, AHY optimis bahwa kebijakan ini akan membawa perubahan positif bagi dunia kerja di Indonesia. “Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem kerja agar lebih adaptif dan manusiawi,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan uji coba FWA di beberapa instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 2024. Hasil dari uji coba tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan sebelum diterapkan secara nasional pada 2025.
AHY juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan ini. “Ini adalah langkah besar menuju sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Mari kita bersama-sama mewujudkannya,” ajaknya.
Dengan rencana penerapan FWA pada H-7 Lebaran 2025, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi para pekerja, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam kesimpulannya, AHY menegaskan bahwa FWA bukan sekadar kebijakan temporer, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja jangka panjang. “Kami berharap kebijakan ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya sistem kerja yang lebih baik di masa depan,” tutupnya.