Beritapelita.com – Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) pada periode 2018-2023 terus menjadi sorotan publik. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2023. Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembuktian dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
Febrie menegaskan bahwa Kejaksaan Agung akan memanggil semua pihak yang dianggap relevan untuk dimintai keterangan. Hal ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam penyidikan. “Kami akan memanggil siapa saja yang terkait dengan kasus ini, termasuk Ahok, jika dibutuhkan untuk proses pembuktian,” ujar Febrie.
Ahok, yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, telah menyatakan kesiapannya untuk diperiksa. Ia menegaskan bahwa dirinya akan kooperatif dan siap membantu penyelidikan jika diminta oleh pihak berwenang. “Saya siap membantu proses penyelidikan jika diperlukan. Tugas saya adalah memastikan bahwa semua proses berjalan transparan dan sesuai dengan hukum,” kata Ahok.
Kasus ini bermula dari temuan dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina selama periode 2018-2023. Kejaksaan Agung mencurigai adanya praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Febrie menjelaskan bahwa penyidikan masih dalam tahap awal. Tim Jampidsus saat ini sedang mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti pendukung untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dijerat sesuai dengan hukum. “Kami sedang mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan. Ini adalah proses yang rumit, tetapi kami berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan tuntas,” ujarnya.
Selain Ahok, sejumlah nama lain juga disebut-sebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, Febrie enggan merinci siapa saja yang akan dipanggil, mengingat proses penyidikan masih berlangsung. “Kami tidak bisa memberikan informasi lebih detail karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Yang pasti, semua pihak yang terkait akan dipanggil sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Kasus ini juga menarik perhatian publik karena melibatkan Pertamina, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional, sehingga dugaan korupsi di perusahaan ini dianggap sangat merugikan negara. Masyarakat pun menuntut agar kasus ini diselesaikan secara transparan dan adil.
Ahok, yang dikenal sebagai figur kontroversial namun tegas, telah menjadi sorotan sejak menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kebijakan-kebijakannya selama memimpin perusahaan sering kali menuai pro dan kontra. Namun, ia tetap dianggap sebagai sosok yang berintegritas dan berkomitmen untuk membersihkan Pertamina dari praktik-praktik korupsi.
Meskipun demikian, kasus ini menjadi ujian besar bagi Ahok. Ia harus membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik korupsi yang diduga terjadi selama masa jabatannya. Ahok menegaskan bahwa dirinya selalu bekerja sesuai dengan aturan dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan negara.
Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan independen. Febrie menekankan bahwa tidak ada pihak yang akan dilindungi atau dikriminalisasi tanpa bukti yang kuat. “Kami akan bekerja sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.
Masyarakat pun menaruh harapan besar pada Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Kasus korupsi di sektor energi dianggap sebagai ancaman serius bagi pembangunan nasional, mengingat sektor ini memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, ahli hukum pidana menyarankan agar Kejaksaan Agung mempercepat proses penyidikan. Mereka menilai bahwa kasus ini membutuhkan penanganan yang serius dan cepat untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. “Kasus ini harus diselesaikan secepat mungkin agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” kata salah satu ahli hukum.
Di tengah sorotan publik, Ahok tetap tenang dan bersikap terbuka. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan dan siap menghadapi proses hukum jika diperlukan. “Saya percaya pada proses hukum yang adil. Jika ada yang perlu dipertanyakan, saya siap menjawab,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi Pertamina ini diharapkan menjadi momentum untuk membersihkan sektor energi dari praktik-praktik korupsi. Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan keadilan dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyimpangan dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan Agung, masyarakat berharap bahwa kasus ini tidak hanya berakhir pada proses hukum, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan.