BERITAPELITA.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Deli Serdang akhirnya angkat bicara mengenai insiden rubuhnya jembatan penghubung antar-desa di Kecamatan Namorambe yang nyaris menelan korban jiwa. Jembatan yang telah mengalami kerusakan sejak akhir 2024 ini sebenarnya sudah dilarang untuk dilintasi kendaraan bermobil, namun tetap digunakan oleh sepeda motor dan pejalan kaki sebelum akhirnya ambruk.
Kepala Dinas PU Kabupaten Deli Serdang, Janso Sipahutar, menjelaskan bahwa jembatan tersebut sebenarnya telah dianggarkan untuk pembangunan ulang dengan nilai Rp17,6 miliar pada tahun 2025. Namun, pembangunan terpaksa ditunda karena terjadi erosi besar di tepi Sungai Deli yang menyebabkan biaya proyek membengkak melebihi anggaran yang telah disiapkan.
“Kami sudah menganggarkan dana sebesar Rp17,6 miliar lebih di tahun ini. Namun, dalam perjalanannya, longsor di lokasi semakin parah sehingga anggaran yang telah kami plot tidak lagi mencukupi,” ujar Janso Sipahutar pada Sabtu (24/5/2025). Ia menambahkan bahwa erosi yang terjadi lebih besar dari perkiraan awal, sehingga diperlukan revisi anggaran dan desain ulang struktur jembatan.
Insiden ini terjadi di tengah upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur penghubung antar-desa yang vital bagi perekonomian warga. Jembatan yang rubuh tersebut merupakan akses utama bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar, sehingga kerusakannya berdampak besar pada aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Menurut laporan warga, sebelum rubuh, jembatan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang serius, seperti retakan besar pada pondasi dan tiang penyangga yang mulai miring. Meskipun sudah ada larangan resmi untuk kendaraan berat, banyak warga yang tetap melintas karena tidak adanya alternatif jalan lain.
Pemerintah daerah kini sedang mengevaluasi ulang desain teknis jembatan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini tepian Sungai Deli yang terus terkikis. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi pendanaan tambahan guna menutupi kekurangan anggaran.
“Kami tidak ingin asal membangun tanpa mempertimbangkan faktor keamanan jangka panjang. Erosi di Sungai Deli ini bersifat dinamis, sehingga perlu pendekatan konstruksi yang lebih kuat dan tahan lama,” jelas Janso.
Sementara itu, warga setempat mengeluhkan kelambatan penanganan jembatan tersebut. Beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa larangan melintas tanpa disertai solusi alternatif justru menyulitkan kehidupan sehari-hari. “Kami terpaksa memutar jauh atau menyebrangi sungai dengan perahu yang jelas lebih berisiko,” ujar salah seorang warga.
Ahli teknik sipil dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Ir. Budi Santoso, menyarankan agar pembangunan jembatan pengganti menggunakan teknologi yang lebih adaptif terhadap perubahan aliran sungai. “Perlu dilakukan stabilisasi tebing sungai terlebih dahulu sebelum membangun jembatan baru, mungkin dengan bronjong atau turap yang kuat,” sarannya.
Dinas PUPR Deli Serdang berjanji akan mempercepat proses tender proyek setelah desain dan anggaran baru disetujui. Namun, mereka mengakui bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat untuk mencegah pemborosan anggaran.
Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan, turut menanggapi kasus ini dengan menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah infrastruktur di wilayahnya. “Kami sedang mengupayakan skema pendanaan darurat untuk mempercepat pembangunan jembatan ini tanpa mengorbankan kualitas,” ujarnya.
Kejadian ini juga memantik perdebatan tentang sistem perawatan infrastruktur di daerah. Anggota DPRD Deli Serdang dari Komisi C, Marwan Batubara, mendesak adanya audit menyeluruh terhadap infrastruktur jembatan di seluruh kabupaten untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Sebagai solusi sementara, pemerintah setempat akan menyediakan jembatan darurat dari baja yang dapat dipasang relatif cepat. Meski tidak sekuat jembatan permanen, solusi ini diharapkan dapat memulihkan mobilitas warga dalam waktu singkat.
Kasus jembatan rubuh di Deli Serdang ini menjadi pengingat pentingnya maintenance rutin infrastruktur publik. Pakar manajemen risiko bencana dari BPBD Sumatera Utara menyarankan agar setiap jembatan di daerah rawan erosi memiliki sistem pemantauan rutin untuk mendeteksi dini kerusakan.
Pemerintah kabupaten berjanji akan lebih transparan dalam mengkomunikasikan perkembangan perbaikan jembatan kepada masyarakat. Mereka juga membuka saluran pengaduan khusus bagi warga yang ingin melaporkan kerusakan infrastruktur di wilayahnya.
Dengan berbagai upaya yang sedang dilakukan, diharapkan jembatan penghubung vital di Kecamatan Namorambe dapat segera berfungsi kembali dengan konstruksi yang lebih aman dan tahan lama, sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi pengelolaan infrastruktur di masa depan.