Labuhanbatu Utara – Program pengadaan mebel untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) kini menjadi sorotan setelah mencuat dugaan adanya praktik korupsi berjamaah yang melibatkan sejumlah oknum pejabat setempat.
Proyek yang diinisiasi untuk meningkatkan fasilitas pendidikan tersebut justru diduga menjadi ajang bancakan anggaran oleh pihak-pihak tertentu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan mebel tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Labura dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah. Namun, sejumlah laporan dari masyarakat dan hasil investigasi awal menunjukkan adanya indikasi penggelembungan harga dan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diadakan.
“Meja dan kursi yang diterima sekolah kualitasnya sangat buruk. Bahkan beberapa di antaranya sudah rusak sebelum digunakan,” ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menambahkan bahwa jumlah mebel yang diterima tidak sesuai dengan kontrak awal, sehingga siswa masih harus bergantian menggunakan fasilitas yang ada.
Dugaan praktik korupsi semakin menguat setelah dokumen pengadaan proyek menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses tender. Beberapa pihak melaporkan bahwa tender tersebut dimenangkan oleh perusahaan tertentu yang diduga memiliki hubungan erat dengan oknum pejabat di Labura.
Selain itu, adanya laporan mengenai pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat semakin memanaskan isu ini.
“Kami menduga ada kerja sama terorganisir untuk meraup keuntungan dari proyek ini. Ini jelas merugikan negara dan terutama anak-anak kita yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Syarifudin, salah seorang aktivis antikorupsi di Labura.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Utara, Agus Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi ini.
“Kami sudah mengumpulkan beberapa dokumen terkait dan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Jika terbukti ada penyimpangan, maka kami akan memproses hukum semua pihak yang terlibat,” tegasnya.
Kasus ini telah memicu reaksi keras dari masyarakat setempat. Banyak pihak menuntut transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Mereka juga berharap agar proyek pengadaan fasilitas pendidikan seperti ini tidak lagi menjadi ladang korupsi, melainkan benar-benar membawa manfaat bagi dunia pendidikan.
Sementara itu, sejumlah sekolah yang terdampak berharap ada solusi segera dari pemerintah daerah. “Kami hanya ingin fasilitas pendidikan yang layak untuk anak-anak. Jangan jadikan kami korban dari kepentingan segelintir orang,
” kata seorang guru dengan nada kecewa.
Jika kasus ini terbukti, tidak hanya citra pemerintah daerah yang tercoreng, tetapi juga harapan akan pendidikan berkualitas di Labura menjadi semakin sulit terwujud. Pihak berwenang pun diharapkan segera menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan memberikan hukuman setimpal bagi pelakunya.