BERITAPELITA.COM – Puluhan ton bantuan logistik untuk korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen ditemukan masih menumpuk di gudang. Bantuan tersebut berada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial setempat. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Bantuan seharusnya segera disalurkan kepada korban. Temuan ini menjadi sorotan publik.
Fakta tersebut terungkap setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen melakukan peninjauan langsung. Peninjauan dilakukan pada Senin, 12 Januari 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap laporan warga. Masyarakat mencurigai adanya penimbunan bantuan. DPRK merasa perlu memastikan kebenaran informasi tersebut.
Peninjauan lapangan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah gudang penyimpanan. Anggota DPRK melihat langsung kondisi logistik yang tersimpan. Bantuan berupa kebutuhan pokok masih tersusun rapi. Sebagian bantuan tampak belum tersentuh distribusi. Kondisi ini memperkuat dugaan masyarakat.
Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Arif, SE, membenarkan temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa laporan warga sesuai dengan fakta di lapangan. Bantuan memang masih berada di gudang. Distribusi belum berjalan maksimal. Hal ini dinilai perlu penjelasan dari pihak terkait.
Menurut Muhammad Arif, bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh korban bencana. Banyak warga terdampak masih mengalami kesulitan. Kebutuhan pangan dan sandang sangat mendesak. Penumpukan bantuan berpotensi menimbulkan masalah baru. Pemerintah daerah diminta bertindak cepat.
DPRK Bireuen menilai distribusi bantuan harus transparan dan tepat sasaran. Bantuan kemanusiaan tidak boleh tertahan tanpa alasan jelas. Setiap keterlambatan berdampak langsung pada korban. Koordinasi antarinstansi perlu diperbaiki. Kepentingan korban harus menjadi prioritas utama.
Laporan masyarakat menjadi dasar kuat dilakukannya peninjauan. Warga berharap wakil rakyat dapat menyuarakan aspirasi mereka. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dipertaruhkan. DPRK berkomitmen mengawal penyaluran bantuan. Pengawasan akan terus dilakukan.
Dalam peninjauan tersebut, DPRK juga meminta penjelasan dari pihak BPBD dan Dinsos. Mereka diminta memaparkan mekanisme distribusi bantuan. Alasan keterlambatan perlu disampaikan secara terbuka. Transparansi dinilai sangat penting. Hal ini untuk mencegah spekulasi di masyarakat.
DPRK menegaskan bahwa bantuan bencana bersifat darurat. Penanganan korban harus dilakukan secepat mungkin. Penundaan distribusi dinilai tidak dapat dibenarkan. Setiap instansi harus bekerja maksimal. Tanggung jawab kemanusiaan harus diutamakan.
Muhammad Arif menyebutkan bahwa DPRK akan membawa temuan ini ke rapat resmi. Evaluasi terhadap kinerja instansi terkait akan dilakukan. Jika ditemukan kelalaian, DPRK akan merekomendasikan tindakan tegas. Hal ini demi memastikan bantuan tersalurkan. Kepentingan masyarakat menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah diminta memperbaiki sistem logistik bencana. Manajemen penyimpanan dan distribusi harus lebih efektif. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Bantuan dari berbagai pihak harus segera dimanfaatkan. Jangan sampai bantuan rusak atau kedaluwarsa.
DPRK Bireuen juga mengingatkan pentingnya pendataan korban yang akurat. Data yang valid memudahkan penyaluran bantuan. Kesalahan data dapat menghambat distribusi. Oleh karena itu, pendataan harus dilakukan secara profesional. Keterlibatan aparat gampong dinilai penting.
Temuan ini menjadi perhatian serius di tengah situasi bencana. Korban banjir dan longsor membutuhkan kepastian bantuan. Keterlambatan dapat memperparah kondisi mereka. DPRK menilai empati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Distribusi bantuan tidak boleh berlarut-larut.
Masyarakat berharap adanya perbaikan segera. Mereka menuntut akuntabilitas dari pemerintah daerah. Bantuan yang telah dikumpulkan harus sampai ke tangan korban. Kejelasan informasi sangat dibutuhkan. Hal ini untuk menjaga kepercayaan publik.
DPRK Bireuen berkomitmen mengawal proses distribusi hingga tuntas. Pengawasan akan dilakukan secara berkala. DPRK tidak ingin kejadian serupa terulang. Sistem penanggulangan bencana perlu dievaluasi. Pembenahan menjadi agenda penting.
Pihak BPBD dan Dinsos diharapkan segera mengambil langkah konkret. Penyaluran bantuan harus dipercepat. Kendala teknis harus segera diatasi. Kerja sama dengan relawan dan aparat desa dapat ditingkatkan. Semua pihak harus bersinergi.
DPRK juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawasi. Partisipasi publik sangat penting. Laporan dari warga membantu fungsi pengawasan. DPRK membuka ruang komunikasi. Setiap masukan akan ditindaklanjuti.
Penanganan bencana tidak hanya soal bantuan fisik. Kecepatan dan ketepatan distribusi menjadi kunci. Korban membutuhkan kepastian dan perhatian. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Respons cepat mencerminkan kepedulian.
DPRK berharap kejadian ini menjadi pelajaran. Manajemen bencana harus lebih siap dan terencana. Sistem distribusi perlu diperbaiki. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan. Tujuannya untuk pelayanan yang lebih baik.
Dengan adanya peninjauan ini, DPRK Bireuen menegaskan komitmennya. Kepentingan korban bencana menjadi prioritas utama. Bantuan harus segera disalurkan tanpa hambatan. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga. Masyarakat menanti tindakan nyata pemerintah.