beritapelita.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi lebih lanjut terkait dengan kasus Menteri Satryo Soemantri yang sedang menjadi sorotan publik. Dasco menilai bahwa meskipun Menteri Satryo telah memberikan penjelasan, perlu ada evaluasi yang mendalam untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang lebih besar terkait kasus tersebut.
“Saya rasa kami harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Jika memang ada hal yang perlu dievaluasi lebih lanjut terkait kasus ini, tentu kami akan mendalaminya dengan cermat,” ujar Dasco saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Kasus yang melibatkan Menteri Satryo Soemantri, yang saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan, mencuat setelah adanya dugaan pelanggaran etika dan hukum terkait dengan tindakannya selama menjalankan tugas. Dugaan ini muncul setelah sejumlah laporan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi III DPR mengenai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sufmi Dasco menegaskan bahwa DPR akan memastikan agar kasus ini diselidiki secara adil dan objektif, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Ia mengingatkan bahwa kementerian harus bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada. “Kita akan melihat apakah tindakan beliau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tambahnya.
Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR akan mengawasi kasus ini secara langsung dan memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk menangani perkara tersebut. “Jika diperlukan, kita akan memberikan rekomendasi lebih lanjut setelah hasil evaluasi yang lebih mendalam,” jelasnya.
Sementara itu, Satryo Soemantri dalam keterangannya beberapa waktu lalu membantah keras segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Menurutnya, tindakan yang diambil selama ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Ia mengaku siap untuk menjalani proses hukum yang berlaku jika memang ada pelanggaran yang ditemukan.
Namun, masyarakat tetap mengharapkan agar kasus ini segera diselesaikan dengan transparansi dan keadilan. Banyak yang menilai bahwa jika terbukti bersalah, tindakan tegas perlu diambil agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi pejabat lainnya. “Kami berharap agar kasus ini tidak dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan nyata jika terbukti ada pelanggaran,” ujar salah satu warga Jakarta, Aminah.
DPR, dalam hal ini, berperan untuk memastikan bahwa seluruh pejabat negara, termasuk para menteri, bekerja sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. “DPR punya peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kami tidak akan diam jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang,” tegas Dasco.
Terkait dengan evaluasi lebih lanjut, Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR akan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa kasus ini ditutupi begitu saja. Jika memang perlu, kita akan melibatkan pihak-pihak berkompeten untuk memastikan tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pihak dari kalangan masyarakat juga mengimbau agar Satryo Soemantri tidak hanya fokus pada pembelaan diri pribadi, tetapi lebih kepada memberikan bukti yang jelas untuk mengklarifikasi tuduhan yang ada. “Jika beliau tidak bersalah, tunjukkan bukti-bukti yang bisa meyakinkan publik,” kata seorang pengamat politik, Aditya.
Di sisi lain, sejumlah kalangan menyarankan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi pejabat negara untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Kasus seperti ini dapat merusak citra pemerintahan yang tengah berusaha memperbaiki hubungan dengan masyarakat.
Dasco sendiri menyebut bahwa evaluasi terhadap Menteri Satryo Soemantri tidak akan berhenti pada tahap ini. DPR akan terus memantau perkembangan kasus dan memberi dukungan kepada pihak yang menangani agar proses hukum berjalan dengan adil. “Kita harus menunggu proses hukum yang berjalan dan tetap mengedepankan transparansi,” imbuhnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pemerintah adalah salah satu fungsi utama DPR, yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. “Kami akan terus bekerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” katanya.
Saat ini, kasus ini masih terus berlangsung dengan pihak terkait yang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagai tambahan, sejumlah masyarakat menaruh harapan besar agar hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya dan bahwa tidak ada pejabat negara yang kebal hukum.