BERITAPELITA.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah tegas menyusul munculnya dugaan kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov memastikan pengawasan dan evaluasi menyeluruh dilakukan agar program tersebut tetap aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kasus dugaan keracunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat MBG merupakan salah satu program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, terutama pelajar.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal, menegaskan bahwa pihaknya segera memperkuat pengawasan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur utama pelaksanaan MBG.
“Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kami akan memperketat penerbitan dan pengawasannya agar tidak ada kelalaian dalam proses produksi,” ujar Hamid di Medan, Jumat (3/10/2025).
Ia menambahkan, sertifikat SLHS bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi standar penting untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Pengawasan tersebut meliputi berbagai aspek penting, mulai dari pengecekan masa kedaluwarsa bahan baku, kebersihan dapur, kesehatan tenaga kerja, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan.
Selain pengawasan rutin, Dinas Kesehatan Sumut juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG di berbagai kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
“Kami tidak ingin ada lagi kasus yang merugikan masyarakat. Semua dapur harus beroperasi sesuai standar higienitas yang sudah ditetapkan,” tegas Hamid.
Pihaknya juga meminta kerja sama dari seluruh pengelola SPPG untuk memperbarui dokumen dan sertifikat kelayakan setiap tahun. Jika ditemukan pelanggaran, Pemprov tidak akan segan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
Sementara itu, beberapa laporan awal dari lapangan menyebut bahwa dugaan keracunan diduga berasal dari proses penyimpanan bahan makanan yang kurang tepat. Hal inilah yang kini sedang ditelusuri oleh tim kesehatan daerah.
Program MBG sendiri dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah dan masyarakat prasejahtera. Karena itu, Pemprov berkomitmen menjaga kualitas program agar tetap aman dan bermanfaat.
Selain memperkuat pengawasan, pemerintah juga akan memberikan pelatihan ulang kepada petugas dapur dan pengelola SPPG mengenai tata cara penanganan bahan pangan yang higienis dan sesuai standar kesehatan.
Hamid menegaskan, keamanan dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Ia berharap kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Program ini sangat baik, tapi harus dijalankan dengan tanggung jawab tinggi. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan dampak buruk karena kelalaian,” pungkasnya.
Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk menjadikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan prinsip higienitas, transparansi, dan keamanan bagi seluruh penerima manfaat.