Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, kembali menggelar pertemuan dengan Asosiasi Gerak Buruh untuk Sumatera Utara yang Kondusif. Pertemuan berlangsung di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (11/9/2025).
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari dialog sebelumnya, yang fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan buruh. Dua isu utama yang menjadi pembahasan adalah kenaikan upah dan kepemilikan rumah subsidi bagi pekerja.
Dalam sambutannya, Bobby menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendengarkan aspirasi buruh. Ia menilai kesejahteraan pekerja merupakan salah satu kunci stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di Sumut.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan buruh. Mereka adalah motor penggerak ekonomi. Maka, wajar jika hak-hak mereka mendapat perhatian khusus,” ujar Bobby.
Isu kenaikan upah kembali mencuat menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Asosiasi buruh mendesak agar kebijakan upah mempertimbangkan biaya hidup yang terus meningkat.
Menanggapi hal ini, Bobby menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim kajian khusus bersama serikat buruh, pengusaha, dan akademisi. Kajian ini bertujuan memastikan bahwa penyesuaian upah dilakukan secara objektif dan berkeadilan.
Selain soal upah, kepemilikan rumah subsidi menjadi topik penting dalam diskusi. Banyak buruh di Sumut yang hingga kini belum memiliki rumah layak huni karena terbentur harga tinggi dan keterbatasan akses kredit.
Bobby menyebutkan bahwa Pemprov Sumut sedang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan perbankan daerah untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi. “Harapan kami, buruh bisa memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan pokok lainnya,” jelasnya.
Perwakilan Asosiasi Gerak Buruh menyambut baik rencana tersebut. Mereka menilai solusi perumahan akan sangat membantu buruh untuk hidup lebih stabil dan sejahtera.
Dalam pertemuan itu, sejumlah buruh juga menyampaikan keluhan terkait mahalnya biaya transportasi dan kesehatan. Mereka berharap pemerintah bisa menghadirkan subsidi tambahan agar beban hidup tidak semakin berat.
Bobby menekankan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan jangka menengah daerah. Ia mengajak buruh untuk tetap menjaga suasana kondusif sembari menunggu realisasi program pemerintah.
Selain itu, gubernur juga meminta serikat buruh untuk aktif dalam forum komunikasi tripartit. Dengan demikian, setiap kebijakan bisa dibahas secara terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
“Dialog adalah jalan terbaik. Saya ingin setiap keputusan lahir dari musyawarah yang melibatkan semua pihak,” tegas Bobby.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi secara rutin. Pemerintah Provinsi Sumut berjanji akan memberikan laporan perkembangan program, sementara asosiasi buruh sepakat menjaga situasi kerja tetap kondusif.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan hubungan industrial di Sumatera Utara semakin harmonis. Kesejahteraan buruh yang lebih baik bukan hanya impian, tetapi target nyata yang sedang diupayakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan.