BERITAPELITA.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan besar akan berkantor di Papua. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan khusus kepada Wapres Gibran untuk menangani secara langsung berbagai persoalan yang selama ini terjadi di wilayah timur Indonesia tersebut.
Menurut Yusril, keputusan Presiden Prabowo menunjuk Gibran sebagai ujung tombak penanganan masalah Papua merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat pendekatan pemerintah terhadap wilayah yang selama ini menjadi prioritas nasional. Dengan berkantor di Papua, Gibran diharapkan dapat lebih cepat merespons berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang di lapangan.
Penugasan tersebut tidak hanya sebatas pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik, tetapi juga mencakup dimensi sosial-politik yang kompleks, termasuk masalah hak asasi manusia (HAM) yang kerap menjadi sorotan baik nasional maupun internasional. Yusril menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan akan bersifat menyeluruh, humanis, dan berkelanjutan.
“Gibran akan menjalankan fungsi koordinatif yang luas. Dia tidak hanya memonitor pembangunan ekonomi, tetapi juga akan terlibat dalam rekonsiliasi sosial, penegakan HAM, serta upaya membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua,” ujar Yusril dalam keterangan pers, Selasa (tanggal sesuai konteks).
Penempatan Wapres di Papua ini dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjadikan Papua sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa perhatian terhadap Papua tidak bersifat simbolik semata, melainkan dilakukan melalui kehadiran langsung pemimpin tertinggi kedua negara.
Menurut Yusril, Gibran juga akan dilengkapi dengan tim kerja lintas kementerian dan lembaga yang akan mendampinginya dalam melaksanakan tugas di Papua. Tim ini akan mengoordinasikan berbagai program yang selama ini berjalan secara sektoral agar lebih sinergis dan berdampak langsung pada masyarakat.
Salah satu fokus utama yang akan ditangani Gibran adalah penyelesaian konflik sosial dan kekerasan yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah Papua. Selain itu, ia juga akan memperkuat upaya pemulihan trauma dan perlindungan bagi warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan yang terdampak konflik.
Langkah ini mendapat respons positif dari sejumlah tokoh dan pemerhati Papua. Mereka menilai bahwa keterlibatan langsung seorang Wakil Presiden dapat mempercepat proses penyelesaian masalah, serta membuka ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua.
Gibran, dalam beberapa pernyataannya, telah menunjukkan komitmen untuk mendekati Papua dengan pendekatan yang berbeda, yaitu mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memahami kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Papua.
Penugasan ini juga dinilai sebagai ujian kepemimpinan Gibran sebagai Wapres muda di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemampuan Gibran dalam membangun komunikasi politik, menciptakan stabilitas sosial, dan mempercepat pembangunan akan menjadi indikator keberhasilannya menjalankan peran strategis ini.
Dari sisi pembangunan, Gibran akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia juga akan memastikan distribusi program kesejahteraan sosial berjalan adil dan merata hingga ke pelosok wilayah Papua.
Yusril menambahkan bahwa penanganan persoalan HAM di Papua akan dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pemerintah tidak hanya akan menindak pelanggaran, tetapi juga memperkuat mekanisme pencegahan, edukasi masyarakat, serta reformasi kelembagaan yang berwenang menangani pelanggaran HAM.
Dengan berkantornya Wapres di Papua, pemerintah berharap ada peningkatan kepercayaan dari masyarakat Papua terhadap negara. Keterlibatan langsung pemimpin nasional dinilai mampu mempersempit jarak emosional dan struktural yang selama ini menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Gibran diharapkan menjadi jembatan antara pusat dan daerah, sekaligus simbol kesungguhan negara dalam membangun Indonesia dari pinggiran.
Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung di Papua menandai era baru pendekatan pembangunan dan penanganan konflik. Dengan dukungan penuh dari Presiden dan jajaran kementerian, upaya ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masa depan Papua yang damai, adil, dan sejahtera.