SUMUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tujuh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar. Penahanan tersebut diumumkan setelah proses pemeriksaan terhadap para tersangka pada Kamis (22/10/2026). Langkah itu menjadi babak baru dalam penanganan perkara korupsi yang telah lama menyedot perhatian publik di Sumatera Utara. Para pejabat tersebut kini harus menjalani proses hukum lebih lanjut di bawah kewenangan penyidik KPK. Penahanan ini sekaligus menegaskan keseriusan lembaga antirasuah dalam menuntaskan kasus tersebut.
Selain tujuh tersangka yang ditahan, KPK juga menetapkan satu tersangka lain berinisial DE dalam perkara yang sama. Namun, DE tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik pada Kamis (22/10/2026) atau mangkir dari jadwal yang telah ditentukan. Atas ketidakhadiran tersebut, KPK memutuskan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Penjadwalan ulang itu dilakukan agar proses penyidikan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hingga kini, belum diketahui secara rinci alasan DE tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Penahanan para tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Juni 2025. Dari hasil OTT tersebut, penyidik terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat dalam pengaturan proyek. Pengembangan perkara ini menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak berhenti pada pihak-pihak yang lebih dahulu ditangkap. Penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti dan keterangan saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. Proses tersebut memakan waktu cukup panjang hingga akhirnya sejumlah tersangka baru ditahan.
Para tersangka diduga kuat menerima aliran fee proyek hingga miliaran rupiah dari pihak swasta yang mengerjakan proyek pembangunan jalan tersebut. Penerimaan fee tersebut diduga dilakukan melalui dua cara, yaitu secara tunai maupun melalui transfer. Praktik semacam itu dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur justru diduga mengalir ke kantong pribadi para pejabat. KPK akan terus menelusuri jalur aliran dana tersebut guna memastikan seluruh pihak yang menerima dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kasus ini sebelumnya telah memenjarakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Ginting. Keberadaan Topan sebagai pihak yang telah menjalani hukuman menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara ke tingkat yang lebih luas. Sejumlah fakta yang terungkap dalam proses hukum sebelumnya dijadikan dasar bagi KPK untuk menjerat pihak lain. Pengembangan kasus ini diharapkan dapat membongkar jaringan praktik suap proyek secara lebih menyeluruh. Publik pun menaruh harapan agar seluruh pihak yang terlibat dapat diproses secara adil dan transparan.
Seiring bergulirnya perkara, KPK kini membuka peluang untuk memanggil dan mendalami peran Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Pemanggilan tersebut dikaitkan dengan dugaan pergeseran anggaran proyek jalan yang menjadi pokok perkara. KPK menyatakan akan mendalami keterkaitan antara kebijakan anggaran dan pelaksanaan proyek tersebut. Meski demikian, peluang pemanggilan itu belum berarti yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Setiap pihak yang dipanggil tetap berstatus sebagai saksi sepanjang belum ada penetapan lain dari penyidik.
Pendalaman terhadap dugaan pergeseran anggaran dinilai penting untuk mengetahui bagaimana proyek tersebut dapat berjalan dengan nilai yang besar. Penyidik akan menelusuri proses perencanaan, pembahasan, hingga penetapan anggaran proyek jalan di lingkungan Pemprov Sumatera Utara. Keterangan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan daerah, dinilai diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperjelas siapa saja yang mengetahui dan menyetujui pergeseran anggaran itu. Hasil pendalaman akan menjadi bahan pertimbangan KPK dalam menentukan langkah penyidikan berikutnya.
Kasus ini kembali memantik sorotan publik terhadap tata kelola proyek infrastruktur di daerah. Berbagai kalangan menilai bahwa proyek jalan kerap menjadi sektor yang rawan penyimpangan karena nilainya yang besar. Pengawasan yang lemah dan praktik pengaturan proyek dinilai membuka celah terjadinya suap. Masyarakat berharap agar penegakan hukum dalam perkara ini dapat memberikan efek jera bagi pejabat lainnya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dinilai harus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Hingga berita ini disusun, KPK masih terus melanjutkan proses penyidikan terhadap para tersangka yang telah ditahan. Penyidik akan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Sementara itu, pemeriksaan ulang terhadap tersangka DE akan dilakukan sesuai jadwal baru yang ditetapkan penyidik. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan pemanggilan terhadap pihak-pihak lain yang diduga mengetahui perkara tersebut. Seluruh pihak diminta menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Penahanan tujuh pejabat Pemprov Sumatera Utara ini diharapkan menjadi momentum bagi pembenahan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan transparan dinilai sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Masyarakat Sumatera Utara pun berharap agar uang negara yang dikorupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Perkembangan kasus ini akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu mendatang.